KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton membuktikan komitmennya untuk menuntaskan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2021 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) hanya dalam tiga hari. Maraton dibahas sejak Selasa lalu, Kamis (28/7) siang kemarin, telah ditetapkan peraturan daerah (Perda) tentang pelaksanaan APBD 2021 tersebut, melalui sidang paripurna di gedung rakyat.
Buton Buton, La Bakry, mengatakan, adalah penting bagi pemerintah dan masyarakat melalui perwakilannya di parlemen untuk selalu menjaga sinergi dalam tugas-tugas. Ia pun memberi apresiasi, dokumen Raperda itu akhirnya dituntaskan. "Saya ucapkan terima kasih kepada segenap anggota dewan yang telah membahas LKPj dalam waktu yang singkat. Tentu ini melelahkan, namun sudah menjadi tugas kita dalam melayani masyarakat," katanya, kemarin.
La Bakry menambahkan, semua catatan khusus yang disampaikan fraksi siap diatensi. Terutama masukan soal peningkatan pendapatan daerah. "Kita sepakat bahwa pendapatan adalah penting untuk berimprovisasi membangun daerah. Potensi kita memang harus dimaksimalkan dan butuh kerja keras lagi," responnya. Dengan ditetapkannya Perda LKPj tersebut, berartinya pemerintah sudah bisa melangkah ke siklus keuangan berikutnya yakni pengajuan rancangan APBD Perubahan. Pemkab menargetkan draf APBD itu juga bisa dituntaskan Agustus dengan pertimbangan pematangan kesiapan penyenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tahun 2022. Kabupaten Buton didaulat sebagai tuan rumah bersama dengan Kota Baubau.
Untuk diketahui, LKPj itu merupakan dokumen pertanggungjawaban penutup di masa pemerintahan La Bakry dan Wakilnya, Iis Elianti. Akhir Agustus mendatang, keduanya akan purna tugas dan akan digantikan oleh penjabat bupati yang ditunjuk oleh gubernur dan direstui Mendagri. (b/lyn)
