Sultra Dukung Program Pemerintah Pusat

  • Bagikan
Sekda Provinsi Sultra. (H. Asrun Lio)
Sekda Provinsi Sultra. (H. Asrun Lio)

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Proses penyusunan RPJMD Sultra dimulai dengan rapat koordinasi (rakor) yang berlangsung di Jakarta, Senin (4/11/2024). Rakor ini bertujuan, merumuskan rencana pembangunan yang efektif serta menyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio, mengatakan, agenda transformasi menuju Indonesia Emas 2045 harus dimulai sejak penyusunan RPJMD 2025-2029, khususnya dalam penguatan fondasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.

"Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sultra harus bersinergi dalam mengatasi isu-isu strategis lintas sektor seperti kemiskinan, perbaikan pola makan, stunting, serta pengembangan industri dan pariwisata," ujarnya saat membuka rakor penyusunan RPJMD Sultra, mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto.

Sekda Asrun Lio juga mengapresiasi kerja keras para perencana dalam penyusunan RPJMD yang kini telah dituangkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sultra Nomor 5 Tahun 2024 tentang RPJMD 2025-2029. Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dalam proses koordinasi dan sinkronisasi dokumen teknis lainnya sepanjang tahun 2024.

"Tahun 2024 ini adalah masa transisi yang berat namun strategis dalam pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Saya mengapresiasi para narasumber yang bersedia berbagi informasi penting demi kelancaran penyusunan RPJMD 2025-2029," jelasnya.

Asrun Lio menekankan pentingnya sinergi antar perangkat daerah, khususnya pimpinan dan perencana OPD di Sultra. Pemprov Sultra, menurutnya, telah mulai menghimpun dan mendiskusikan isu-isu strategis di tingkat kabupaten dan kota, yang diharapkan dapat membantu finalisasi RPJMD dengan memperhatikan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto.

Pada periode 2025-2029, sektor pertambangan di Sultra akan difokuskan untuk menjadi pusat pengolahan, bukan lagi hanya sebagai pengeskpor bahan mentah. Untuk mendukung transformasi ini, Pemprov Sultra akan memperkuat infrastruktur energi, seperti bendungan penyuplai listrik dan air. Selain itu, peningkatan pendidikan vokasi berbasis pertambangan dan industri akan diprioritaskan guna mencetak tenaga kerja terampil yang siap pakai di bidang tersebut.

Di sektor pertanian, Pemprov Sultra menargetkan peningkatan nilai produk dengan mengubah hasil panen menjadi produk olahan. "Transformasi ini bertujuan agar petani dan nelayan Sultra mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi dari hasil usaha mereka," tegas Sekda Asrun Lio.

Sekda Asrun Lio juga menekankan pentingnya pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memperkuat regulasi dan kepastian hukum untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. "Kami ingin Sultra menjadi provinsi yang ramah terhadap investasi dan inovasi, serta bersih dalam tata kelola pemerintahan," terangnya.

Selain itu, Sultra akan fokus pada kolaborasi dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah dan industri halal, serta pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan.

"Kami juga menekankan pentingnya memfasilitasi akses permodalan dan pasar bagi pengusaha kecil agar dapat bersaing dengan industri dari luar," ungkapnya.

Pemprov Sultra juga akan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengembangan satu data pemerintahan. "Data harus dihasilkan satu kali namun dimanfaatkan berkali-kali dengan aman dan efisien. Kami juga akan menerapkan pendekatan anggaran money follow program priority, dengan fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat," jelasnya.

Asrun Lio memastikan, persiapan dokumen perencanaan RPJMD 2025-2029 berjalan sesuai jadwal, termasuk penyusunan rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah.

"Hasil evaluasi perubahan RAPBD 2024 juga telah terbit, dan setiap OPD diminta untuk menyelaraskan belanja sesuai dengan program prioritas nasional," tuturnya.

Rakor penyusunan RPJMD Sultra 2025-2029 ini dihadiri oleh narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas RI, serta Kepala OPD dan perwakilan perencana dari seluruh kabupaten/kota di Sultra.

"Dengan koordinasi yang kuat dan keselarasan dalam perencanaan, Pemprov Sultra optimistis dapat mewujudkan agenda pembangunan yang membawa kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat Sultra," tutupnya. (rah/adv)

  • Bagikan