--RPJMD Transisi Pengganti Visi Misi
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Dalam upayanya mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) terus bergerak maju dengan fokus pada substansi perencanaan. Mengingat pada tahun 2024 ini, penyelenggaraan pemerintahan tak mengakomodir visi misi maka untuk menjembatani agar tak ada kekosongan pelaksanaan perencanaan maka disusun rancangan teknokratik RPJMD atau RPJMD Transisi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra, J. Robert Maturbongs mengatakan, Pemprov Sultra tidak menyertakan visi misi dalam substansi penyelenggaraan pemerintahan tahun 2024. "Sebagai penggantinya, diterapkan RPJMD transisi atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang langsung menuju tujuan dan sasaran pembangunan," ujarnya dalam bincang-bincang di podcast Kendari Pos Channel yang dipandu Pemimpin Redaksi (Pemred) Kendari Pos Inong Saputra, Senin (22/1/2024).
Menurut Robert, hal itu dilakukan untuk mencegah kekosongan pelaksanaan perencanaan dan memastikan tercapainya target pembangunan daerah. “Rancangan teknokratik RPJMD merupakan rancangan dokumen perencanaan yang disiapkan oleh pemerintah daerah, menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disajikan dengan sistematika. Di sini tak memuat visi misi, tetapi acuanya langsung tujuan dan sasaran pembangunan," ungkapnya.
Robert menjelaskan, dalam substansi ini, fokus Pemprov pada 2 hal utama. Pertama, fokus menyelesaikan substansi daerah yang belum tuntas. Kedua, fokus pada penyelarasan dengan kebijakan nasional sesuai atensi Presiden RI.
"Ada beberapa atensi Presiden yang menjadi fokus dan arahan Penjabat (Pj) Gubernur Sultra dan ini sudah diselaraskan dalam RPD kita, baik isu kemiskinan ekstrem, stunting, inflasi dan urusan urusan pemerintahan lainnya,"jelasnya.
Selain itu, Robert menekankan pentingnya arahan dari Pj Gubernur Sultra dalam mengoptimalkan fungsi pemda dan memastikan hak konstitusional masyarakat terpenuhi, terutama dalam aspek sandang, pangan, dan papan.
"Fokus kita tahun ini adalah menjaga inflasi daerah agar tetap terkendali, mendukung program penanganan rumah tidak layak huni (Rutilahu), serta memenuhi kebutuhan mendasar untuk penanganan kemiskinan dan penurunan stunting. Upaya ini sejalan dengan komitmen untuk memberikan pelayanan yang baik dan memastikan hak konstitusional masyarakat terpenuhi, khususnya terkait sandang, pangan, dan papan," papar Robert.
Dalam konteks reformasi birokrasi, Robert juga menyoroti perlunya perubahan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan. "Proses kerja tidak hanya berkaitan dengan mekanisme dan kinerja, tetapi juga pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Nah ini juga akan menjadi perhatian kita pada tahun 2024 ini," pungkasnya. (rah/b)
PEMERINTAHAN DI ERA TRANSISI
TEKNOKRATIK RPJMD
-Pemprov Sultra mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan
-Salah satunya dengan fokus pada substansi perencanaan
-Mengingat tahun 2024, tak ada visi misi maka disusun rancangan teknokratik RPJMD (RPJMD Transisi)
-Hal itu untuk menjembatani agar tak ada kekosongan pelaksanaan perencanaan
RPD
-Pemprov Sultra tidak menyertakan visi misi dalam substansi penyelenggaraan pemerintahan tahun 2024
-Sebagai penggantinya, diterapkan RPJMD transisi atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
-RPD langsung menuju tujuan dan sasaran pembangunan
-RPD itu untuk mencegah kekosongan pelaksanaan perencanaan
-Selain itu memastikan tercapainya target pembangunan daerah
-Rancangan RPJMD menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya kepala daerah
SUBSTANSI PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN
-Dalam substansi penyelenggaraan pemerintaha, Pemprov fokus pada 2 hal
1.Menyelesaikan substansi daerah yang belum tuntas
2.Fokus pada penyelarasan dengan kebijakan nasional sesuai atensi Presiden RI
-Ada beberapa atensi Presiden yang menjadi fokus dan arahan Pj Gubernur Sultra
-Arahan itu sudah diselaraskan dalam RPD Pemprov Sultra
-Baik isu kemiskinan ekstrem, stunting, inflasi dan urusan pemerintahan lainnya
ARAHAN PJ GUBERNUR
-Arahan Pj Gubernur Sultra adalah mengoptimalkan fungsi pemda
-Selain itu, memastikan hak konstitusional masyarakat terpenuhi
-Terutama dalam aspek sandang, pangan, dan papan.
-Pada sisi lain adalah menjaga inflasi daerah agar tetap terkendali
-Bahkan mendukung program penanganan rumah tidak layak huni (Rutilahu)
-Terakhir memenuhi kebutuhan mendasar untuk penanganan kemiskinan dan penurunan stunting
-Upaya itu sejalan dengan komitmen untuk memberikan pelayanan yang baik
TARGET KINERJA
-Dalam konteks reformasi birokrasi, perlu adanya perubahan sesuai target kinerja
-Proses kerja tidak hanya berkaitan dengan mekanisme dan kinerja
-Namun juga berkaitan pelayanan optimal kepada masyarakat
SUMBER : KEPALA BAPPEDA SULTRA
DATA DIOLAH KENDARI POS
