APBD Rp 1,813 Triliun, Pemkab-BPKP Sinergi Cegah Penyimpangan

  • Bagikan
Bupati Konsel, Irham Kalenggo saat membuka dan menyambut kunjungan kerja BPKP Perwakilan Sultra yang dirangkaikan FGD.

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) tahun 2025 mencapai Rp 1.813.805.709.010. Dengan nominal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konsel berkomitmen memaksimalkan perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pembangunan pada berbagai sektor. Sebagai upaya memastikan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, Pemkab Konsel menjalin sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra).

Bupati Konsel, Irham Kalenggo, mengapresiasi kehadiran BPKP Sultra yang siap memberikan pendampingan dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
"Semoga tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Konawe Selatan semakin baik, efektif dan transparan," ujar Irham, kemarin.

Mantan Ketua DPRD Konsel itu menegaskan, APBD 2025 akan difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, pengembangan pariwisata, serta sektor strategis lainnya.
"Pengelolaan perencanaan dan penganggaran yang optimal akan mencerminkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang lebih baik," jelasnya.

Irham juga meminta seluruh kepala OPD untuk berperan aktif memaksimalkan proses perencanaan dan penganggaran di masing-masing perangkat daerah. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang selaras dengan visi-misi Konsel Sehat, Cerdas, dan Sejahtera (Setara).

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sultra, Harry Bowo, menegaskan, kehadiran pihaknya di Konsel merupakan langkah awal dalam masa kepemimpinan Irham-Wahyu untuk mengantisipasi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. "Kami hadir untuk memberikan referensi kepada pemerintah dalam pengambilan kebijakan, sekaligus memperkuat sinergitas dengan Pemkab Konsel guna meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi," ujar Harry.

  • Bagikan