--Selaraskan Kebijakan, Tuntaskan Program Prioritas
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) sudah seharusnya dipimpin orang pilihan. Pasalnya, tugas menjadi sang komando terbilang rada-rada berat. Tidak hanya mampu mengejewantahkan kebijakan kepala daerah, namun juga harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang tetap sasaran di masa transisi sebelum pejabat definitif dikukuhkan.
Di lingkup Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra), tugas maha penting ini diemban sosok yang tepat. Dia adalah Johannes Robert Maturbongs. Sebagian besar karir birokrasi magister Universitas Gajah Mada (UGM) dihabiskan di Bappeda. Berbagai jabatan pernah dijabat di lembaga ini. Sejak enam tahun lalu, ia pun diberi amanah memimpin Bappeda Sultra.
Sebagai komando, pria yang akrab disapa Robert ini dituntut mampu merancang dan menyelaraskan program kerja pemerintah. Di masa transisi,, RPD tidak lagi mengusung visi-misi kepala daerah. Namun difokuskan pada tujuan dan sasaran. Hal ini tak lain untuk memastikan pelayanan, tugas perbantuan dan program yang menjadi prioritas pemerintahan bisa dituntaskan.
Senin (22/1), Kendari Pos berkesempatan mengorek garis besar program kerja pemerintah di masa transisi. Untuk kedua kalinya, pria yang pernah mendapat tugas Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) ke Belanda dalam rangka regional economic development support (Reds) linkage tampil di Kendari Pos Channel. Bila sebelumnya di studio mini Graha Pena Kendari, podcast kali ini digelar di kantor Bappeda Sultra.
Dalam podcast yang dipandu Pemimpin Redaksi (Pemred) Kendari Pos Inong Saputra, Robert menjabarkan sejumlah program yang akan dikerjakan tahun 2024 hingga 2025 mendatang. Kemungkinan, pejabat kepala daerah terpilih baru memasukan visi-misi di anggaran perubahan 2025. Secara garis besar, RPD akan difokuskan pada penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, inflasi, pelayanan hingga menyelesaikan program prioritas pemerintah daerah.
"Dalam 5 tahun kemarin, ada beberapa program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang belum dituntaskan. Hal ini disebabkan pandemi covid. Di masa transisi inilah, "pekerjaan rumah" itu diselesaikan. Begitupun program yang menjadi atensi pemerintah pusat seperti kemiskinan ekstrem, stunting dan inflasi," jelas Robert saat tampil di podcast Kendari Pos Channel.
Persoalan kemiskinan lanjut pria ramah ini, menjadi konsen pemerintah. Dalam lima tahun terakhir, angka kemiskinan di Sultra mengalami stagnasi. Makanya, harus dilakukan intervensi. Demikian halnya dengan stunting dan inflasi. Untuk menyelesaikan persoalan ini, tidak bisa dibebankan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu. Namun perlu keterlibatan lintas sektor.
Untuk lebih lengkapnya, bincang-bincang bersama Johannes Robert Maturbongs yang dipandu Pemred Kendari Pos Inong Saputra. Ada baiknya, nonton langsung di kanal You Tube KP Channel. Bisa membaca di harian cetak Kendari Pos edisi hari ini dan jejaring media online Kendari Pos. (mal)
