--Pelayanan Digital Pemangkas Potensi Pungli
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu dalam membangun daerah punya jargon "Kendari Bergerak". Rupanya dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, Pj Wali Kota Asmawa juga bergerak menciptakan karakter ASN anti korupsi. Ia bergerak memberantas perilaku yang berpotensi mengarah pada praktik korupsi.
Buktinya, pelayanan publik di Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari berbasis digital. Mudah dan cepat. Pelayanan publik berbasis digital, setidaknya dapat memangkas potensi pungutan liar (pungli). Pelayanan digital itu adalah aplikasi Layanan Interaktif Kendari (Laika), aplikasi Pajak Menyapa (Jakpa), aplikasi Jaga Kendari (Jari), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) elektronik (e-SPPD), aplikasi Antrean PTSP Kota Kendari dan Sistem Informasi Persuratan (Simper).
Dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2023, Jumat (15/12/2023) kemarin, Pj Wali Kota Asmawa kembali mengingatkan aparaturnya untuk mencegah potensi perilaku korupsi. Ia tak menampik jika saat ini, perilaku korupsi terus menggerogoti integritas seseorang, bukan hanya di Indonesia namun sudah menjadi masalah global.
“Dalam 1 dekade terakhir peringatan ini menjadi panggilan bersama untuk melawan praktek korupsi yang merugikan pembangunan, merusak moralitas dan menghancurkan kepercayaan publik. Dimomen ini kita diingatkan kembali bagaimana korupsi menghancurkan ekonomi, kepercayaan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Pj Wali Kota Asmawa Tosepu saat memimpin peringatan Hakordia di pelataran Balai Kota Kendari, kemarin.
Menurut Pj Wali Kota Asmawa, untuk memperbaiki moralitas dan mendapatkan kepercayaan masyarakat, perlu dilakukan upaya dan penindakan mengatasi korupsi yang kini telah menyusup di berbagai sendi kehidupan bermasyarakat. Sehingga tujuan menyejahterakan rakyat dapat tercapai.
Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu mengingatkan korupsi bukan hanya masalah hukum, namun juga menyangkut masalah moral yang menjadi ancaman serius. Sehingga pada momen Hakordia ini, integritas, transparansi dan akuntabilitas perlu diperkokoh kembali.
Pj Wali Kota Asmawa berharap Kota Kendari dapat menjadi contoh nyata perlawanan terhadap anti praktik korupsi. "Pada peringatan Hari Anti Korupsi tahun 2022, saya menyerahkan (mengembalikan) barang berupa gratifikasi. Alhamdulillah, tahun 2023 ini tidak ada lagi yang memberikan barang atau gratifikasi,” bebernya.
“Alhamdulillah ada kesadaran yang signifikan, terimakasih kepada masyarakat Kota Kendari yang sudah mulai menempatkan nilai-nilai integritas di atas tugas dan tanggung jawab kita masing-masing,” sambung Pj Wali Kota Asmawa.
Mantan Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendagri itu menjelaskan, salah satu upaya mencegah praktik korupsi yaitu dengan meningkatkan literasi mengenai dampak negatif korupsi. Selain itu, peningkatan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik merupakan langkah yang penting untuk mengurangi ruang gerak Korupsi di semua sektor, " imbau Pj Wali Kota Asmawa.
Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI itu mengajak untuk bersama-sama mencegah dan memerangi praktik Korupsi, dengan melaksanakan kolaborasi lintas sektor diharapkan. "Tujuannya untuk mewujudkan lingkungan yang bebas dari korupsi, sehingga berdampak positif terhadap pembangunan Kota Kendari," tutup Pj Wali Kota Asmawa. (ags/b)
