-IHGMA dan PHRI Sultra Minta Perhatian Pemerintah Daerah
Bisnis hotel dan restoran semakin terpuruk imbas kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Hal itu disampaikan Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Sulawesi Tenggara (Sultra), Mahmud saat berkunjung di Graha Pena Kendari Pos, Jumat (7/3/2025).
Mahmud yang juga menjabat sebagai Sekretaris Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sultra menyebut, kebijakan pengurangan anggaran perjalanan dinas dan kegiatan pemerintahan, berdampak besar terhadap keberlangsungan bisnis perhotelan dan restoran.
Sebab, sekitar 50 persen pendapatan hotel berbintang di Sultra, berasal dari kegiatan pemerintah, termasuk perjalanan dinas dan acara resmi.
“Kalau anggaran kegiatan pemerintah dipangkas, otomatis okupansi hotel dan tingkat kunjungan restoran ikut menurun. Ini bukan hanya masalah bagi kami, tetapi efek berantainya juga besar bagi perekonomian daerah,” ujar Mahmud yang dalam kunjungan itu didampingi sejumlah pengurus PHRI Sultra.
Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya, jika kondisi ini terus berlangsung tanpa solusi, maka pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor perhotelan dan restoran sulit dihindari.
“Oleh karena itu, kami berharap pemerintah kota dan kabupaten di Sultra, agar tidak hanya melihat industri perhotelan dan restoran sebagai objek pajak, tetapi juga sebagai sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah,” harap pria yang dikenal ramah dan humble ini.
Mahmud juga menyoroti bahwa bulan Maret ini, menjadi tantangan berat bagi industri perhotelan. Sebab, selain gaji dan layanan karyawan, mereka juga harus membayar Tunjangan Hari Raya (THR), serta pajak yang jatuh tempo pada pertengahan bulan.
“Kami menahan diri untuk tidak bicara ini sebelumnya. Sebab, ini isu nasional. Tapi sekarang, kami harus angkat suara, karena situasinya semakin sulit. Jika tidak ada kebijakan yang membantu, PHK karyawan bisa menjadi pilihan terakhir yang terpaksa diambil,” tegasnya.
Harap Ada Kelonggaran Pembayaran Pajak
Sebagai langkah konkret, Mahmud berharap, pemerintah memberikan kelonggaran pembayaran pajak hotel dan restoran. Misalnya dengan skema cicilan atau penundaan pembayaran.
“Kami tidak meminta penghapusan pajak. Tetapi kami berharap ada kebijakan yang bisa meringankan beban pelaku usaha, terutama dalam situasi sulit seperti saat ini,” katanya.
Lebih jauh Mahmud menjelaskan, pentingnya upaya pemerintah dalam mengembangkan sektor pariwisata Sultra, sebagai alternatif untuk meningkatkan jumlah wisatawan dan kunjungan bisnis.
