KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2024, pemerintah telah menganggarkan dana desa (DD) senilai Rp 71 triliun, atau lebih besar 1,42 persen dibandingkan 2023 ini. Ada 75.259 desa pada 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia sebagai penerima DD. Meski meningkat secara nasional, Kabupaten Buton ternyata tidak mendapat jatah penambahan itu. DD tahun 2024 nanti masih sama dengan tahun ini, yakni kurang lebih Rp 63 miliar yang dibagi ke 83 desa.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton, Sunardin Dani, membenarkan hal itu. “Kalau anggaran 2024 untuk kita, memang ada sedikit peningkatan, tapi hanya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Untuk besaran DD itu tetap,” kata Sunardin Dani, Rabu (13/12).
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Buton, Murtaba Mura, menyampaikan jika penyaluran DD tahun ini sudah rampung. Pemerintah Desa bisa fokus pada penuntasan kegiatan lalu kemudian melakukan pelaporan. “Biasanya kalau menghadapi anggaran tahun berikutnya, maka harus dituntaskan dulu pelaporan sebelumnya,” katanya, kemarin.
Mantan Kepala Inspektorat Buton itu meminta Pemerintah Desa menelaah aturan-aturan pengelolaan DD tahun 2024 sebagai acuan. “Ada isu-isu prioritas nasional yang harus kita pedomani sebagai arah kebijakan pengelolaan dana tersebut,” tambah Murtaba Muru.
Untuk diketahui, Kementerian Desa sudah memasukkan tujuh isu prioritas penggunaan DD tahun 2024. Mulai dari pengentasan kemiskinan ekstrem, intervensi percepatan eliminasi TBC, ketahanan pangan nabati dan hewani, pencegahan Narkoba, penurunan tengkes (stunting), dana operasional Pemerintah Desa dan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. (b/lyn)
