KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kini telah mengeluarkan lima langkah strategis dalam mewujudkan swasembada pangan di Bumi Anoa.
Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto mengatakan, langkah pertama penetapan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pemprov telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan memasukkan data luasan LP2B, untuk melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan yang terus terjadi secara masif.
“Sehingga diharapkan ke depan, kita telah memiliki data luasan lahan pangan pertanian yang tetap. Dengan demikian, dapat memproyeksi target produksi pangan kita,” kata Andap, Kamis (16/11).
Langkah kedua, kata dia, penguatan kelembagaan kelompok tani melalui pemberdayaan penyuluh pertanian dan peningkatan kelas kemampuan kelompok tani. Upaya penguatan kelompok tani merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Langkah-langkah operasional yang dapat dilakukan dalam upaya penguatan kelompok tani, antara lain mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok, menumbuh-kembangkan kelompok tani melalui peningkatan akses permodalan bagi petani, pembinaan kepada organisasi kelompok, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas usaha tani.
“Kemudian meningkatkan kapasitas SDM petani melalui berbagai kegiatan pendampingan dan pelatihan yang dirancang secara khusus bagi pengurus dan anggota kelompok tani. Semakin berkurangnya jumlah penyuluh pertanian saat ini menjadi kendala yang menghambat pencapaian swasembada dari sisi SDM. Pemprov terus berupaya untuk mewujudkan program ‘Satu Desa Satu Penyuluh’ melalui pengangkatan penyuluh pada jenjang PPPK dengan harapan dapat mengakomodir kekurangan penyuluh di lapangan,”jelasnya.
Langkah ketiga yakni peningkatan sarana dan prasarana pertanian (alsintan, jalan usaha tani, dan irigasi tersier pertanian). Jalan usaha tani merupakan akses infrastruktur yang dibangun untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dapat membangun optimisme petani untuk terus mengembangkan budidaya pertanian mereka.
Alsintan bermanfaat untuk mempercepat proses pengolahan tanah, masa tanam, dan masa panen. Tentu ini akan memacu produktivitas dan kesejahteraan petani.
“Keberhasilan peningkatan produksi pangan ini ditentukan lancarnya pasokan air irigasi yang berfungsi dengan baik. Dengan melakukan perbaikan dan peningkatan fungsi jaringan irigasi, maka layanan irigasi ini diharapkan mampu menambah luas areal tanam, sehingga produktivitas pertanian pun meningkat,” ungkapnya.
Dia menambahkan, langkah keempat adalah perbaikan data pertanian untuk optimalisasi kebutuhan penggunaan pupuk dan sarana pertanian. Sebab, sektor pertanian melibatkan hajat hidup orang banyak, sehingga butuh akurasi kebijakan dan akurasi kebijakan itu butuh akurasi data. Secara faktual, sektor pertanian kini dihadapkan pada jumlah petani yang kian menyusut dan petani berumur tua. Kondisi tersebut berpotensi mengancam masa depan sektor pertanian.
Dikhawatirkan, produktivitas pertanian akan kian berkurang dan swasembada pangan semakin sulit tercapai. Pada gilirannya, hal tersebut akan menimbulkan kerawanan dalam pemenuhan asupan gizi penduduk. Kasus stunting akan terus ada, terutama di perdesaan sebagai sentra rumah tangga petani.
“Ketersediaan data pertanian amat relevan menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan perdesaan secara akurat dan perlu dimanfaatkan secara konsisten. Karena itu pentingnya pembaharuan data dalam mendukung kebijakan pemerintah di sektor pertanian, seperti alokasi pupuk bersubsidi,” bebernya.
Selanjutnya, langkah kelima, program peningkatan populasi ternak sapi, ayam dan itik. Tambah dia, peningkatan populasi sapi dan kerbau selain dengan perkawinan alam, dapat dipacu dengan Inseminasi Buatan. Inseminasi Buatan (IB) atau kawin suntik adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan mani (sperma atau semen) yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut ‘insemination gun’.
“Program Upsus Siwab merupakan langkah nyata Pemerintah untuk mengakselerasi percepatan target pemenuhan populasi ternak sapi potong dan kerbau dalam negeri,” tutupnya. (rah/adv)
Kendalikan Inflasi
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto mengambil langkah konkret dalam upaya pengendalian inflasi. Salah satunya, ia menginisiasi penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se Sultra untuk mengendalikan inflasi yang digelar dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se Sultra, Kamis (16/11).
Disaksikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia wilayah Sultra, Doni Septadijaya, Kepala Badan Pusat Statistik Sultra, Agnes Widiastuti dan Kepala Perum Bulog Sultra, Sitti Mardati Saing.
Dalam upaya mengatasi inflasi, Andap Budhi Revianto memandang pentingnya kolaborasi lintas sektor. Melalui penandatanganan komitmen bersama, diharapkan setiap entitas pemerintahan daerah dapat berperan aktif dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mendukung stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi.
“Pendandatanganan komitmen bersama ini tidak hanya sebagai bentuk koordinasi, tetapi juga sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mengurangi tekanan inflasi di Sultra,”kata Pj Gubernur Sultra yang juga merupakan Ketua TPID Sultra.
Dijelaskan, langkah konkret ini diambil sebagai wujud komitmen Pemprov Sultra untuk dapat menurunkan inflasi. Setidaknya inflasi di Sultra ini bisa lebih rendah dari inflasi nasional atau lebih rendah dari 2,56 persen.
“Hal ini bisa terwujud bila semua Pemda mengimplementasikan komitmenya dengan bukti nyata. Jangan menunggu. Tapi bagaimana seluruh kepala daerah turun langsung melihat kondisi daerahnya,”ujarnya.
Andap juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi langkah-langkah pengendalian inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2022 inflasi Sultra mencapai 5,89 persen dan turun pada September 2023 sekira 3,46 persen. Kemudian inflasi Oktober 2022 sekira 6,83 persen dan turun drastis pada Oktober 2023 menjadi 3,14 persen.
“Ini merupakan kerja-kerja kita bersama dalam mengendalikan inflasi daerah. Bahkan dengan adanya komitmen bersama ini, diharapkan setiap pemangku kepentingan dapat secara aktif memberikan kontribusi untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan di Sultra,”pungkasnya.
Di tempat yang sama, Kepala BI Sultra, Doni Septadijaya mengatakan, dengan komitmen yang dilakukan Pemprov Sultra dan 17 Kabupaten/kota, ia optimis target penurunan inflasi akan tercapai.
“Bila mereka konsisten dengan komitmen yang telah ditandatangani, kita tentu optimis inflasi di Sultra bisa terus turun dan target inflasi di bawah target nasional bisa tercapai. Melalui Rakor ini mari bersama-sama kita komitmen satukan langakah bagiamana gejolak harga bisa terkendali terlebih jelang Nataru, “ungkapnya. (rah/adv)
