-TPID Sultra Rakor Bersama Kabupaten/Kota
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Dalam upaya memerkuat kerja sama dan kolaborasi di Sulawesi Tenggara (Sultra), Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, dipimpin langsung Pj Gubernur, Andap Budhi Revianto, di Hotel Sahid Azizah Syariah Kendari, Kamis (16/11).
Upaya pengendalian inflasi itu bahkan dipertegas dengan penandatanganan komitmen antara Pj Gubernur Sultra bersama para kepala daerah yang ada pada 17 kabupaten/ kota.
Andap mengatakan, Rakor TPID diselenggarakan dalam rangka memperkuat sinergi, strategi dan menekan angka inflasi di Sultra. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan kebijakan bersama yang efektif untuk mengendalikan inflasi dan mendukung stabilitas ekonomi. Ia mengaku, saat ini inflasi di Sultra kian terkendali. Bahkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angkanya mengalami penurunan tiap bulan. Dari 3,46 persen pada bulan September, menjadi 3,14 persen pada Oktober 2023. Target Pemprov Sultra hingga akhir tahun ini harus lebih rendah dari angka nasional atau di bawah 2,56 persen.
“Meski demikian, seluruh jajaran Pemprov maupun kabupaten/kota dan instansi terkait, agar tidak berpuas diri dan tetap waspada di wilayahnya masingmasing,” tegas Andap. Ia juga menekankan kepada kepala daerah untuk melakukan langkah-langkah pengendalian sesuai rekomendasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia melalui Gerakan Pangan Murah, Gerakan Pasar Murah, menjaga fluktuasi harga beras, stabilitas harga BBM dan bahan bakar rumah tangga, operasi pasar, serta terus serap anggaran pengendalian inflasi.
“Diharapkan para kepala daerah mengimplimentasikan strategi exit pengendalian inflasi guna menekan angka di wilayahnya masing-masing, menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan,” sambungnya. Selain itu, jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) semua implikasi kenaikan harga harus dihitung dan segera dirilis ke masyarakat kecukupan stok. Baik dari Bulog maupun Pemerintah Daerah. Karena itu, diharapkan para perwakilan kabupaten/kota dapat bersinergi mengidentifikasi faktor-faktor penyebab inflasi, serta merumuskan strategi bersama guna mengatasi permasalahan tersebut.
Di tempat yang sama, Ketua Panitia Kegiatan yang juga Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setprov Sultra, Abdul Rajab, ST., M. Si., mengakui, kegiatan itu dilaksanakan untuk menyinergikan program kegiatan pengendalian inflasi yang ada di provinsi dan kabupaten/ kota. Selain itu menjaga kestabilan harga dan kebutuhan pokok, menjamin ketersediaan pasokan menjelang hari besar keagamaan di akhir tahun 2023.
Dalam kegiatan itu menghadirkan pemateri dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Nyimas Dwi Koryatu, Kepala BPS Provinsi, Agnes Widiastuti, Kepala BI Sultra, Doni Septawijaya dan dipandu Moderatot yang juga Sekretaris Provinsi, Asrun Lio. Peserta sebanyak 160 orang yang terdiri dari bupati/wali kota se-Sultra, anggota TPID provinsi, TPID kabupaten/kota serta para kepala instansi vertikal terkait. (rah/adv)
