Mess Penghubung tak Kunjung Difungsikan

  • Bagikan
BELUM DIFUNGSIKAN : Pembangunan Mess Penghubung Pemkab Buton di Kota Kendari sudah tuntas dibangun sejak 2021 lalu. Sayangnya hingga kini fasilitas tersebut belum juga dimanfaatkan. DOK. ELYN IPO/KENDARI POS
BELUM DIFUNGSIKAN : Pembangunan Mess Penghubung Pemkab Buton di Kota Kendari sudah tuntas dibangun sejak 2021 lalu. Sayangnya hingga kini fasilitas tersebut belum juga dimanfaatkan. DOK. ELYN IPO/KENDARI POS

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Pembangunan Mess Penghubung milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton di Kota Kendari, ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, pernah menjadi proyek strategis. Akhir tahun 2021 lalu, konstruksi gedung selevel hotel bintang tiga itu tuntas dibangun. Pernah digadang-gadang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD), kantor itu justru belum difungsikan hingga saat ini.

Padahal, sejak awal postur anggarannya sudah terhitung lengkap dengan interiornya. Gedung itu menghabiskan biaya kurang lebih Rp 9 miliar yang bersumber dari pinjaman daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Buton, La Ode Aeta, mengatakan, soal pemanfaatan gedung mess penghubung di Kendari masih terkendala fasilitas. Kamar-kamar belum memiliki tempat tidur, tak ada air, serta beberapa pintu dan jendela bermasalah.

“Kalau mau dipakai, ya kita lengkapi dulu isinya. Harus ada anggarannya. Saya kan sudah mengusul bahkan sejak zamannya Pak Basiran (Pj. Bupati Buton), belum ada anggarannya,” ungkapnya, kemarin.

BKKBN Buton tersebut mengaku, dalam APBD Perubahan ini, anggaran disiapkan. Namun hanya untuk pembangunan sumur bor. Artinya, meski sudah tersedia air, aset tersebut tetap belum bisa difungsikan.

“Sudah saya menghadap juga sama Pak Pj Bupati (La Ode Mustari) soal mess ini. Saya sampaikan apa-apa kekurangannya. Nah sumur bor, tangga, tandon dan kaca pintu itu sudah dianggarkan Rp 100 juta. Tinggal tempat tidur ini belum. Mudah-mudahan bisa di induk (APBD 2024) nanti,” harapnya.

Untuk melengkapi semua kekurangan fasilitas kata La Ode Aeta, pihaknya butuh anggaran kurang lebih Rp 1 miliar. “Kita mau masukan dalam SIPD untuk induk rencana,” ujarnya. Ditemui terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sunardin Dani, tak banyak bicara soal progres pemanfaatan mess tersebut. Kata dia, saat ini keuangan daerah sedang sulit karena kebijakan fiskal masih diarahkan untuk pesta demokrasi Pemilukada. “Ya, masalah anggaran. Tapi kita alokasikan juga di APBD Perubahan, walaupun sedikit,” singkatnya. (b/lyn)

  • Bagikan

Exit mobile version