KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID--Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) memposisikan diri sebagai sentra produksi pertanian tak pernah surut. Sederet program telah diluncurkan. Mulai pencetakan lahan baru, penyaluran bantuan peralatan mesin alat pertanian (alsintan), benih hingga pupuk bersubsidi. Terbaru, Pemprov melobi Kementerian Pertanian (Kementan) lewat program perbaikan jaringan irigasi tersier.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (Distannak) Sultra Laode Muhammad Rusdin Jaya mengungkapkan telah mengajukan usulan ke Kementan untuk dilakukan verifikasi oleh tim Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) dan Direktorat Jenderal Irigasi Lahan.
“Verifikasi dimaksudkan untuk menentukan kelayakan serta potensi lahan yang akan diperbaiki. Apakah masuk dalam program peningkatan Indeks Pertanaman (IP) atau sebagai kawasan luas tambah tanam reguler. Mudah-mudahan tahun ini bisa segera disahuti. Saat ini, kami turut berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai IV Sultra,” kata Rusdin, Kamis (13/2).
Areal pertanian yang diajukan lanjutnya, tersebar di 14 daerah. Mulai Buton, Konawe, Konawe Kepulauan (Konkep), Buton Utara (Butur), Kolaka, Bombana, Muna, Kolaka Timur (Koltim), Konawe Selatan (Konsel), Kolaka Utara (Kolut), Konawe Utara (Konut), Muna Barat (Mubar), Kota Kendari dan Kota Baubau.
“Totalnya, ada 12.001 unit irigasi yang diusulkan diperbaiki. Dalam satu unit, ukurannya berbeda. Ada yang 200 meter, 200 meter hingga 300 meter. Dari jumlah usulan, Konsel menjadi daerah dengan usulan terbanyak yang mencapai 216 unit irigasi,” jelasnya.
Dalam usulan awal kata dia, tiga daerah belum tercover dalam program. Yakni Wakatobi, Buton Tengah (Buteng) dan Buton Selatan (Busel). Meski begitu, daerah-daerah ini masih berpeluang untuk dimasukkan dalam program, tergantung hasil verifikasi tim di lapangan.
“Ketiga daerah ini masih berpeluang bergabung dalam program, tergantung hasil verifikasi tim lapangan,”ungkapnya.
Perbaikan jaringan irigasi ini sambungnya, menjadi penting karena banyak titik irigasi tersier yang mengalami kebocoran, kerusakan serta ketidaksinambungan antar satu titik ke titik lainnya. Hal ini menyebabkan banyak lahan pertanian tidak mendapatkan pasokan air yang cukup, sehingga menghambat produktivitas pertanian.
“Kita prioritaskan pada lahan-lahan existing yang selama ini sudah tertanam. Dengan perbaikan ini, semua lahan-lahan bisa tersambung satu dengan yang lain,” jelasnya.
Sebelumnya, terdapat pembagian kewenangan dalam pengelolaan irigasi. Di mana, irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Sumber Daya Air, sementara Distannak hanya berwenang pada irigasi tersier. Namun, setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) terbaru, pengelolaan irigasi kini menjadi tanggung jawab bersama, sehingga semua pihak dapat berperan dalam perbaikannya.
“Dengan adanya perbaikan, diharapkan produktivitas pertanian di Sultra meningkat. Pengelolaan air yang lebih baik akan memastikan bahwa lahan pertanian dapat tetap produktif sepanjang tahun, sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional,” pungkasnya. (b/rah)
