KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Upaya Pemprov Sultra mengendalkan inflasi menunjukkan tren positif. Pantuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sultra, jelang Hari Raya Idul Adha 1445 H / 2024 M, harga komoditas pangan di Bumi Anoa relatif stabil.
Hal ini ditandai dengan penurunan angka inflasi Sultra menjadi 2,57 persen dari bulan sebelumnya 2,93 persen, dan tercatat lebih rendah dari angka inflasi nasional sebesar 2,84 persen. Selain itu, Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu pertama Juni 2024 di Sultra juga menunjukkan kestabilan di angka -0,63 dari sebelumnya -2,44. Data ini dipaparkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kemendagri secara virtual yang membahas pengendalian inflasi dan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) pada Senin (10/6).
Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Andap, menjelaskan IPH tertinggi pekan pertama Juni di Sultra terjadi di Kabupaten Muna Barat sebesar 1,07 persen, sedangkan IPH terendah berada di Kabupaten Wakatobi dengan deflasi sebesar -2,41 persen. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya harga cabai rawit, daging ayam ras, dan bawang putih.
“Meski angka inflasi di Sultra terkendali, perlu perhatian terhadap komoditas yang sering naik dan berkontribusi pada kenaikan IPH,” jelas Andap.
Andap juga menginstruksikan kepala daerah dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menindaklanjuti hasil Rakor dengan memantau langsung harga komoditas pangan utama seperti minyak goreng, cabai merah, cabai rawit, gula pasir, bawang putih, tahu tempe, daun bawang, dan daging sapi.
“Kepada Bupati/Walikota dan para pimpinan OPD agar menindaklanjuti arahan Pak Mendagri tadi. Ada dua penekanan mengenai pengendalian inflasi dan penanganan TBC yang harus kita pedomani dan laksanakan dengan penuh tanggung jawab,” tegas Andap.
Ia juga mengingatkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mengkaji dengan baik penetapan harga yang diatur pemerintah pada kelompok pengeluaran pendidikan, terutama menjelang tahun ajaran baru di bulan Juli. Andap menekankan bahwa kenaikan biaya komite/pembangunan dapat memicu kenaikan inflasi.
“Seluruh masyarakat dan pihak terkait untuk mengawasi distribusi komoditas pangan yang sering naik agar tidak ada upaya penimbunan stok menjelang Hari Raya Idul Adha di tempat kita,” tutup Andap.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk terus bekerja sama dalam mengendalikan inflasi dan TBC. Tito menekankan pentingnya kedua isu tersebut sebagai prioritas utama. Ia juga menyoroti perlunya peningkatan kewaspadaan terhadap TBC pada usia produktif agar tidak menjadi beban demografi.
“Segera buat Tim Penanganan TBC daerah. Saya juga akan menerbitkan Surat Edaran untuk panduan pelaksanaan tugas tim penanganan TBC daerah sebagai dasar pembiayaan tim melalui APBD dan atau anggaran lainnya serta langkah teknis lainnya,” tegas Tito. (rah/b)
