--Kucuran Dana Pusat Naik 1,16 Persen
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Porsi anggaran yang dikucurkan ke Sulawesi Tenggara tahun 2024 meningkat. Jika 2023 sebesar Rp 25,57 triliun, tahun depan naik 1,16 persen menjadi Rp 25,88 triliun. Secara simbolis, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) telah diserahkan, Senin (4/12). Proses penyerahan dilakukan secara virtual kepada Penjabat Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto di ruang pola kantor Sekretariat Provinsi (Setprov) Sultra.
Dalam sambutannya, Andap Budhi Revianto berpesan kepada seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Satker agar hati-hati mengelola anggaran. Pastikan, alokasi anggaran diprioritaskan pada program yang urgen. Di sisi lain, penggunaan anggaran harus lebih teliti, efektif dan efisien.
“Tingkatkan transparansi dan akuntabilitas dan tidak boleh ada korupsi. Antisipasi ketidakpastian melalui prioritisasi anggaran, Percepatan eksekusi pelaksanaan anggaran di awal tahun sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. Perkuat sinergi dan kerja sama antar program termasuk menjaga tata kelola sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat,” pesan mantan Kapolda Sultra itu.
Khusus para Bupati dan Wali Kota, Andap menyarankan adanya keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024. Yang mana, pengelolaan TKD dan APBD diprioritaskan untuk perbaikan layanan publik dalam mendongkrak kinerja pembangunan. "Salah satunya melalui perbaikan kebijakan dan administrasi perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, memperkuat sinergi dan harmonisasi APBD dengan kebijakan fiskal APBN," ujarnya.
Plt Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Sultra, Syarwan mengatakan sebagian besar alokasi anggaran berupa TKD sebesar Rp 18,57 triliun. Selebihnya atau Rp 7,31 triliun untuk Satker kementerian dan lembaga. Untuk kementerian dan lembaga digunakan untuk 447 Satker yang dicairkan melalui KPPN Kendari, KPPN Kolaka, KPPN Bau-Bau, dan KPPN Raha.
"Rincian penggunaan anggaran mencakup belanja pegawai Rp 2,61 triliun, belanja barang Rp 3,12 triliun, belanja modal Rp1,57 triliun. Sementara belanja bantuan sosial Rp 9,05 miliar," jelasnya.
TKD tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp18,57 triliun atau naik 4,36 persen dibanding tahun 2023. Anggaran tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) Rp10,45 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp2,63 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp3,94 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) Rp 66,15 miliar dan Dana Desa sebesar Rp 1,47 triliun.
"APBN 2024 akan difokuskan pada beberapa hal yakni perbaikan kualitas SDM dengan menghapus kemiskinan ekstrem, menurunkan stunting, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Kami mengharapkan agar DIPA dan TKD dapat segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan di awal tahun. Kontrak dapat diakselerasi perikatannya agar dapat ditandatangani di Desember. Belanja pengadaan langsung di bawah Rp 200 juta juga diharapkan dapat selesai di triwulan I," jelasnya. (c/rah)
