Gubernur Ali Mazi bangga atas capaian penghargaan UHC yang diberikan. Menurutnya capaian tersebut diraih berkat dukungan dan partisipasi dari setiap pemerintah kabupaten/kota di Sultra.
“Alhamdulillah, sampai dengan saat ini cakupan kepesertaan program JKN di Sultra mencapai 97,45 persen. Hal ini indikator perhatian pemerintah besar terhadap masyarakat, baik pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota di Sultra. Saya berharap dengan UHC ini masyarakat semakin mudah mengakses pelayanan kesehatan,” kata Gubernur Ali Mazi usai menerima penghargaan UHC dari Wapres di Jakarta, kemarin.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan di seluruh Sultra yang telah berkolaborasi dan bekerja keras agar masyarakat bisa terjamin ke dalam program JKN.
“Ke depannya, kami akan memastikan seluruh penduduk Sultra terjamin akses layanan kesehatannya melalui program JKN-KIS. Sejalan dengan itu, fasilitas kesehatan juga harus semakin optimal dalam pelayanan kesehatan,” tekad Gubernur Ali Mazi.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kendari, Rinaldi Wibisono mengapresiasi sukses Pemprov Sultra meraih penghargaan UHC. Ia merinci, jumlah peserta program JKN di Sultra mencapai 2.622.218 jiwa dari total jumlah penduduk 2.690.791 jiwa atau sebesar 97.45 persen, per tanggal 1 Maret 2023.
Data itu menunjukkan, hampir seluruh masyarakat Sultra telah memiliki perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan. “Tentu capaian ini sangat membanggakan, melihat komitmen yang besar dari pemda terhadap jaminan kesehatan masyarakat. Kami akan bekerja keras bersama pemda agar mencapai 100 persen UHC bagi penduduk Sultra," ungkap Rinaldi.
Rinaldi menambahkan, selain Gubernur Ali Mazi, penghargaan UHC juga diraih 15 bupati dan wali kota yang sukses mencapai target UHC di Sultra. 15 daerah itu yakni Wali Kota Baubau, Bupati Kolaka, Plt.Bupati Kolaka Timur, Pj.Bupati Kolaka Utara, dan Bupati Konawe. Selain itu, Bupati Konawe Utara, Bupati Konawe Kepulauan, Pj.Bupati Bombana, Pj.Bupati Buton, dan Bupati Buton Utara. Termasuk Pj.Bupati Buton Tengah, Pj.Bupati Buton Selatan, Bupati Muna, Pj.Bupati Muna Barat, dan Bupati Wakatobi.
"Adapun daerah yang belum mencapai UHC, kami sedang pada tahap sinkronisasi data penduduk dengan pemda. Tahun 2023 ini kami berkomitmen agar seluruh masyarakat Sultra mendapatkan pelayanan kesehatan dari JKN,” ujar Rinaldi.
Pj.Bupati Kolut, Parinringi sangat berbangga wilayahnya meraih penghargaan UHC Award. Sebab, pencapaian ini menjadi sejarah baru bagi Kolut. Apalagi penerima UHC Award hanya 22 Pemprov dan 334 kabupaten/kota dari 34 lebih Pemprov dan 514 Pemkab/Pemkot di Indonesia.
"Raihan UHC Award ini tak lepas dukungan dan kerja keras semua pihak terkhusus Dinas Kesehatan (Dinkes) Kolut selaku leading sektor. Jumlah warga yang tercover dalam program JKN sekira 97,44 persen," kata Pj.Bupati Kolut, Parinringi saat dikonfirmasi Kendari Pos, Selasa (14/3), kemarin.
Hingga Maret 2023, sebanyak 132 ribu dari 135 ribu penduduk Kolut telah masuk kepesertaan JKN. APBD Kolut menanggung 16.569 penduduk dalam JKN. Sebagian besar Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kolut ditanggung APBN. Selebihnya, pekerja penerima upah seperti ASN, TNI, Polri, pekerja swasta, pegawai BUMN dan BUMD. Selain itu, kepesertaan JKN juga melalui pekerja bukan penerima upah (informal). Jumlahnya 9.437 jiwa.
Pj.Bupati Kolut, Parinringi menegaskan UHC Award menjadi motivasi bagi OPD Pemkab Kolut untuk selalu memberikan yang terbaik dan selalu kompak. "Kita harus jawab dengan kinerja. UHC tidak sekedar pembiayaan kesehatan, namun mencakup pengelolaan semua komponen sistem kesehatan," kata mantan Wakil Bupati Konawe itu.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Koltim, Abdul Azis mengatakan pemerintah pusat memberikan UHC Award atas capaian 98,85 persen masyarakat Koltim masuk dalam program JKN. "Penghargaan ini menambah semangat Pemkab Koltim dalam membangun sektor kesehatan masyarakat," ujarnya, kemarin.
Sebelumnya, Pj.Bupati Buton, Basiran mengatakan penghargaan UHC itu sebagai wujud apresiasi pemerintah pusat terhadap komitmen Pemkab Buton dalam pelayanan kesehatan warganya. "Warga Buton yang masuk dalam kepesertaan JKN sekira 99,95 persen," ujarnya.
Mantan Kepala BPKAD Sultra itu menjelaskan, berdasarkan data BPJS Kesehatan Buton, peserta JKN periode Desember 2021 sekira 63,5 persen. Pada Desember 2022 naik menjadi 99,90 persen, terdaftar dengan tingkat keaktifan 84,5 persen. Kemudian pada 1 Maret 2023 angkanya 99,95 persen, terdaftar dengan tingkat keaktifan 83,17 persen. Sehingga saat ini Kabupaten Buton sudah menyandang UHC dan berhak mendapatkan penghargaan UHC di Jakarta.
Awalnya, puluhan ribu masyarakat Buton belum memiliki kartu jaminan kesehatan sehingga Pemkab Buton mengalokasikan anggaran khusus untuk membantu pembiayaan kesehatan mereka. "Anggaran Jamkesda saat ini meningkat menjadi Rp14 miliar, sebelumnya hanya Rp 7 miliar," kata Pj.Bupati Basiran. (ags/mal/lyn/kus/b)
