Forum Ngopi Wa Engran, Sinergisitas Pemangku Kebijakan

  • Bagikan
Pj. Bupati Buton, Basiran (tengah), Kepala Kejari Buton, Ledrik Victor Takaendengan (empat dari kiri) dan kepala OPD Pemkab Buton saat menjemput aspirasi warga dalam forum Ngopi Wa Engran di kantor Camat Lasalimu, Kelurahan Kamaru, Rabu (25/1), kemarin.

--Pj.Bupati Basiran dan Forkopimda Buton Menjemput Aspirasi Warga--

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Setelah mandek sekira dua bulan karena Porprov, program rutin mingguan bernama Ngopi Wa Engran, atau Ngobrol Pagi Warga Bareng Basiran kembali digelar. Kali ini, kemasannya lebih kreatif dan kolaboratif. Jika sebelumnya hanya melibatkan jajaran birokrasi Pemkab Buton kini dihadiri unsur Forkopimda Buton.

Forum Ngopi Wa Engran menjadi kiat strategis Penjabat (Pj) Bupati Buton, Basiran dan Forkopimda menjemput aspirasi warga Buton. Sekaligus menjadi wadah mengeratkan sinergisitas para pemangku kebijakan.

“Pelaksanaan Ngopi Wa Engran dengan melibatkan Forkpimda yang dilaksanakan di setiap kecamatan ini sekaligus menindaklanjuti instruksi presiden agar kita bahu membahu menuntaskan masalah bangsa ini," kata Pj.Bupati Buton, Basiran dalam forum Ngopi Wa Engran yang digelar di kantor Camat Lasalimu di Kelurahan Kamaru, Rabu (25/1), kemarin.

Pj.Bupati, sekda dan Forkopimda bertemu warga dan berinteraksi dalam diskusi tanya jawab. Masyarakat Lasalimu mengungkap semua persoalan yang selama ini belum menemukan ruang untuk curhat. Mulai soal aset perkantoran desa, layanan kesehatan, layanan air bersih, bantuan petani dan nelayan hingga aspirasi pemekaran dusun.

Tiga jam lebih, diskusi berlangsung. Warga memuaskan diri menyampaikan aspirasi dan mendengar langsung jawabannya. Puluhan pertanyaan dilayangkan, pimpinan daerah silih berganti memberikan penjelasan.

Pj.Bupati Buton, Basiran mengatakan warga memang harus diberi ruang lebih untuk menyampaikan aspirasinya. Sehingga informasi yang tak benar tidak mudah berkembang di tengah masyarakat. "Saya pernah berjanji membantu peralatan pesta adat di Lawele. Ternyata anggaran kita tidak cukup lagi dibagi-bagi. Karena itu adalah janji, maka saya pakai uang pribadi saja," ungkapnya.

Menurut Pj.Bupati Basiran, di sisa masa jabatannya sebagai Pj.Bupati Buton, ia ingin maksimal dalam mengemban amanah. Paling tidak ada yang diwariskan kepada masyarakat Buton nantinya.

Dalam kesempatn itu, Pj. Bupati Basiran kembali meluruskan informasi yang beredar selama ini bahwa ia akan maju menjadi bakal calon bupati pada Pilkada serentak 2024. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra itu tegas menyampaikan tidak punya niatan mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati.

"Saya tidak mencalonkan. Saya tegaskan bahwa tidak untuk calon. Tagline Buton Selalu Dihati itu untuk mempersatukan kita. Bahwa Buton itu luas,bukan hanya Buton induk ada Baubau, Busel, dan Buteng sana. Kita masih satu," tegas Pj.Bupati Basiran.

Buton, kata dia adalah suku yang besar. Penduduknya tersebar dimana-mana di Indonesia. "Sehingga tagline Buton Selalu Dihati semata-mata untuk menegaskan kembali asal kita. Dengan tagline itu rasa kebersamaan akan dipupuk dan dan disemai dalam bingkai kekeluargaan. Jadi (Buton Selalu Dihati) bukan untuk berpolitik," kata Pj.Bupati Basiran.

Kehadirannya di Buton, kata Basiran, semata-mata untuk menjalankan amanah dari Kemendargri melalui Gubernur Sultra. Menjalankan roda pemerintahan dan menyukseskan Pilkada. "Saya niat lurus ke depan. Membangun Buton sesuai potensinya," tukas Pj.Bupati Basiran.

Olehnya itu, ia meminta seluruh OPD dan masyarakat Buton untuk tidak termakan dengan propaganda yang dibangun oknum dan pihak-pihak tak bertanggung jawab. Menurutnya, ada orang yang tak senang jika melihat Buton adem ayem. Sehingga muncullah isu jika dirinya hendak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan politik ke depan.

"Belum lama ini saya baru saja dievaluasi oleh Kemendagri. Alhamdulillah, kinerja kita cukup baik. Dan saya berkomitmen meminta dukungan kita semua untuk meningkatkannya dalam enam ke depan," pinta Pj.Bupati Basiran.

Ia mengaku sangat mencintai kariernya di birokrasi. Sehingga belum terbesit niat menanggalkan seragam ASN dan berkompetisi di Pilkada. "Soal politik mari menjaga stabilitas sosial daerah kita. Kita sebagai penyelenggara pemerintahan,mari bekerja. Masih banyak pekerjaan rumah/PR yang harus lebih serius lagi kita tuntaskan," tutur Pj.Bupati Basiran.

PR dimaksud, misalnya soal stunting yang masih terbilang tinggi. Soal investasi yang masih terkendala tata ruang wilayah yang belum tuntas. Kemudian, soal hilirilisasi aspal Buton yang masih harus melibatkan teknologi dalam proses produksinya. "Banyak yang harus kita urus, bukan calon mencalonkan itu. Kita kerja saja, supaya amanah dan berdampak positif bagi masyarakat," pungkas Pj.Bupati Basiran.

Sementara itu, Ketua DPRD Hariasi Salad memastikan setiap tahun ada infrastruktur masyarakat desa yang didorong masuk dalam APBD. Tahun ini misalnya ada baruga, pagar dan jalan tani yang akan direalisasikan. "Tidak bisa semua desa. Karena anggaran kita (terbatas). Tapi selalu ada. Itu selalu kita perjuangan sampai eksekutif menyetujuinya," katanya.

Kepala Kejari Buton, Ledrik Victor Takaendengan juga memberikan edukasi terhadap para guru dan kades setempat. Program Lajada Layanan Adyaksa Jaga Desa (Lajada) dan Wadah Adyaksa Sahabat Guru (Wasaru). Dua program itu diyakini mampu mempoteksi aparatur desa dan pengelola keuangan sekolah dari penyelewengan.

"Saya berharap dengan adanya program itu tidak ada lagi kades ataupun kepala sekolah dipidana, karena kalau ada yang menyalahi aturan meski sudah diberikan edukasi dipastikan akan ditindak tegas," ujar Kajari Ledrik. (lyn/b)

  • Bagikan

Exit mobile version