KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID--Langkah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penarikan retribusi pasar, dilakukan dengan membenahi tata kelolanya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), H. Saribana, mengatakan, dari sisi pendapatan daerahnya, sektor retribusi pasar sudah menunjukkan progres yang relatif baik.
Beragam upaya telah dilakukan, diantaranya menekankan kepada pihak UPTD Pasar agar tak menunda penyetoran PAD ke kas daerah. Artinya setelah hari pasar selesai, saat itu juga langsung dilakukan penarikan dan disetorkan. Sehingga tidak ada penundaan.
“Kami juga telah menyurati pihak UPTD Pengelola Pasar supaya efektif dalam melakukan penarikan dan penyetoran retribusi. Kami telah dudukan bersama terkait keseriusan hal tersebut,” terangnya, Senin (14/11).
Meski demikian, Saribana mengakui upaya itu belum berdampak signifikan. Pihaknya berupaya mendorong cara lainnya, dengan menurunkan petugas khusus dari Disperindag Konsel langsung ke lapangan tiap selesai hari pasar.
“Petugas yang diturunkan bukan untuk mengambil setoran tapi mendampingi agar hari itu juga dilakukan penyetoran ke kas daerah. Upaya ini menujukan peningkatan yang cukup menggembirakan. Makanya tahun 2023 nanti, hal ini yang akan terus kami lakukan,” tuturnya.
Lebih lanjut Saribana mengungkapkan, pasar yang beroperasi di Konsel kurang lebih 56 lokasi. Pasar yang dikelola utuh Disperindag melalui UPTD ada 10 unit. Selebihnya, pasar-pasar tersebut dikelola Pemerintah Desa. “Setelah turun langsung ke sejumlah pasar yang dikelola Pemerintah Desa, sentra perekonomian tersebut sudah memberikan kontribusi PAD ke Pemerintah Kabupaten. Meskipun belum maksimal namun terus ditingkatkan,” ujarnya.
Saribana mengakui, Pemerintah Desa bersikukuh dengan payung hukum tentang undang-undang desa untuk mengelola pasar. Hal itu bukan masalah asalkan dikelola benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Kemudian pemungutan retribusi di pasar semaksimal mungkin menggunakan produk Pemkab.
Untuk diketahui target PAD pasar tahun 2022 ini mencapai Rp 1,5 miliar. Angka tersebut diakui Saribana, cukup besar. Sebagai gambaran, jelasnya, tahun sebelumnya dengan target Rp 800 juta, realisasinya lebih dari Rp 250 juta. “Nah tahun 2022 ini naik dari Rp 800 juta menjadi Rp 1,5 miliar. Sampai kini realisasinya lebih dari Rp 270 juta dan diakhir tahun saya yakin mencapai Rp 300 juta,” ujarnya.
Saribana tetap optimis, target yang ditetapkan Pemkab akan dapat terealisasi nantinya. “Ini akan terus kami dorong dari sisi pasar, sehingga selalu ada peningkatan yang signifikan tiap tahun. Karena berdampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (c/ndi)
