"Perjalanan dinas bupati, saya hanya menetapkan anggaran Rp1 miliar untuk setahun terakhir. Jumlah itu sudah termasuk biaya sopir dan ajudan," jelasnya.
Sementara untuk kepala OPD, selain perjalanan dinas yang bersifat mandatori dari pusat, seperti di Dinas Kesehatan, juga dibatasi maksimal Rp150 juta per tahun.
"Bahkan, anggaran pemeliharaan kendaraan dan BBM untuk pejabat di sekretariat daerah juga kami potong hingga 50 persen," terangnya.
Lebih Azhari menjelaskan, anggaran perjalanan dinas Wakil Bupati hanya sebesar Rp700 juta per tahun. Itu juga sudah mencakup biaya sopir dan ajudan.
Dari berbagai langkah penghematan ini, lanjut Azhari, terkumpul dana sebesar Rp28 miliar. Nantinya, akan digunakan untuk mendorong pembangunan dalam waktu dekat.
"Penghematan dimulai dari bupati dan wakil bupati. Kita berupaya berhemat seefisien mungkin, agar anggaran bisa digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat," ucapnya.
Perjalanan dinas hanya dilakukan untuk hal-hal yang benar-benar penting. Program ini tidak boleh lagi bersifat kamuflase.
"Sesuai pesan Gubernur Sultra, kita harus berhenti beretorika dan mulai bekerja nyata, serta mendengar kebutuhan masyarakat," imbuhnya. (b/deh)
