“Sejauh ini, proses strategis seperti pembebasan lahan di Kota Baubau telah berjalan. Bahkan, masyarakat di Buton Tengah telah menunjukkan dukungan besar dengan menghibahkan lahan mereka secara sukarela,” ungkap Robert.
Ia menyebut, dukungan masyarakat ini adalah bentuk nyata harapan yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah.
“Pemerintah harus hadir dan menjawab harapan masyarakat. Komitmen publik seperti ini adalah kekuatan moral bagi kami untuk terus mendorong percepatan proyek,” jelasnya.
Dorong Masuk Skema RPJMN
Saat ini, Pemprov Sultra tengah fokus agar pembangunan jembatan ini dapat masuk dalam skema Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Sehingga bisa mendapatkan perhatian dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Kami sudah menyelesaikan dokumen perencanaan awal. Tinggal menunggu proses sinkronisasi dengan kebijakan nasional. Harapannya, proyek ini bisa resmi masuk dalam RPJMN,” ucapnya.
Jika berhasil masuk dalam RPJMN, Jembatan Buton–Muna diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas, memperkuat interaksi sosial dan ekonomi antarpulau. Serta mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah di Sultra.
“Jembatan ini bukan sekadar infrastruktur fisik, tetapi juga akan menjadi simbol komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kepulauan,” imbuhnya. (b/rah/ing)
