"Pembangunan ini harus bertahap dan dilakukan secara terintegrasi. Bahkan, Ibu Wali Kota sudah menyampaikan rencana ini kepada Pak Gubernur agar bisa berkolaborasi dengan pemerintah provinsi serta instansi terkait, seperti Dinas Cipta Karya, Bina Marga, Balai Sungai, dan Balai Jalan Nasional," tambahnya.
Banjir di Kota Kendari sering terjadi akibat tingginya curah hujan, naiknya air laut (rob), serta sedimentasi sungai yang menyebabkan air meluap. Oleh karena itu, koordinasi dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait menjadi kunci utama dalam menyelesaikan masalah ini.
"Insya Allah, kita tinggal menunggu tindak lanjutnya. Kami berharap ada kesepakatan dengan instansi teknis baik di tingkat kota maupun provinsi, termasuk Balai Jalan Nasional dan Balai Sungai," katanya.
Saat ini, Pemkot Kendari masih dalam tahap perencanaan desain, penyusunan dokumen feasibility study, serta kajian kelayakan lingkungan. Semua dokumen ini diperlukan sebelum pembangunan fisik dapat dimulai.
"Kita harus memastikan semua aspek, termasuk dokumen lingkungan seperti Amdal, UKL, dan UPL, agar pembangunan nanti benar-benar sesuai dengan analisis kebutuhan lingkungan setempat," pungkasnya. (b/iky)
