KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Andi Sumangerukka (ASR) dan Hugua telah menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra periode 2025-2030. Salah satu tantangan besar dalam memimpin provinsi yang kaya keragaman budaya dan etnis ini adalah maraknya provokasi berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Kendati begitu, Tokoh Pemuda Muna yang juga mantan Ketua HIPMI Kabupaten Muna, Ikhsan Jamal optimis ASRHugua mampu mengelola dan menepia isu SARA tersebut.
“Isu SARA menjadi salah satu faktor yang memperburuk dinamika politik di daerah ini,” ujar ikhsan Jamal kepada Kendari Pos, Jumat (28/2/2025).
Ikhsan mengingatkan, bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya. Jika kekayaan itu tidak dikelola dengan baik, dapat menjadi sumber konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, kepemimpinan ASRHugua diharapkan tidak hanya berjanji, tetapi benar-benar mampu merealisasikan langkah konkret untuk mengatasi polarisasi sosial.
“Politik identitas masih sangat kental di Sultra. Ini bukan hanya soal kampanye, tapi kita bisa memastikan, pemerintah tidak terjebak dalam kepentingan kelompok tertentu. ASR-Hugua harus membuktikan bahwa mereka adalah pemimpin untuk semua,” tegas Ikhsan.
Ikhsan juga menyoroti peran pemerintah dalam meredam potensi konflik berbasis SARA, yang kerap muncul akibat kebijakan tidak adil. Menurutnya, pemerataan pembangunan menjadi kunci untuk mencegah kecemburuan sosial yang sering kali dimanfaatkan sebagai alat provokasi.
“Pemerintahan ASR-Hugua memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan sosial tidak hanya menguntungkan sebagian kelompok, tetapi benar-benar dirasakan seluruh masyarakat,” harapnya.
Selain itu, dia mengkritik minimnya upaya pemerintah daerah sebelumnya dalam menangkal narasi kebencian di media sosial. Menurutnya, propaganda berbasis SARA semakin marak di platform digital, dan ini harus diantisipasi dengan langkah strategis dari pemerintah.
“Jangan sampai media sosial dijadikan alat untuk memecah belah masyarakat. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan tegas untuk menangkal penyebaran hoaks dan ujaran kebencian,” imbuhnya.
Sebagai tokoh muda, Ikhsan mengajak generasi milenial dan Gen Z di Sultra, supaya lebih kritis terhadap isu-isu yang berpotensi memecah belah persatuan. Menurutnya, kaum muda memiliki peran penting dalam mengawal jalannya pemerintahan, agar tidak terseret dalam politik identitas yang dapat merugikan daerah ini. (b/iky)
