-- DP3A Gelar Pelatihan PPRG
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Kaum perempuan dan laki-laki punya posisi setara. Tidak hanya terlibat dan berperan dalam pembangunan, namun juga menentukan arah kebijakan pemerintah. Amanah itu tertuang dalam Undang Undang (UU) nmor 7 tahun 1984 dan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2000.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari Makmur mengatakan pentingnya meningkatkan kesadaran terhadap kesetaraan gender di setiap level pemerintahan. Olehnya, tahapan perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan gender.
"Regulasi telah mengesahkan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Tidak hanya melalui UU dan Inpres, namun Perda di tingkat provinsi dan Kota Kendari. Olehnya, kedudukan perempuan dan laki-laki setara yang mencakup empat aspek utama. Yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat,” jelasnya pada pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) 2025 kemarin
Tantangan terbesar dalam implementasi PPRG lanjutnya, adalah anggaran dan sumber daya manusia yang mengelola kegiatan-kegiatan tersebut. Oleh karena itu, pelatihan ini tidak hanya melibatkan OPD, tetapi juga organisasi perempuan dan dinas terkait lainnya.
“Kita perlu terus melakukan pelatihan dan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan kebijakan dan program yang dihasilkan dapat berkontribusi pada pengurangan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan pemberdayaan perempuan di Kota Kendari,” ujar Makmur.
Kabid Kualitas Hidup Perempuan DP3A Kota Kendari Asma Ali berharap pelatihan ini dapat menghasilkan dokumen-dokumen perencanaan yang responsif gender untuk tahun 2025. Salah satunya adalah dokumen yang memuat alokasi anggaran responsif gender (ARG), yang akan diterapkan dalam RKA dan DPA OPD menggunakan metode Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS).
"Output dari kegiatan ini diharapkan menjadi dokumen yang dapat mengakomodasi kebutuhan anggaran yang berperspektif gender. Dengan begitu, pembangunan di Kota Kendari lebih inklusif dan memperhatikan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki," terangnya.
Menurutnya, pelatihan ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan metode GAP dan GBS dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan di setiap OPD di Kota Kendari. "Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya perencanaan dan penganggaran responsif gender, diharapkan program-program pembangunan yang dilaksanakan dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak," pungkasnya. (b/iky)
