KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID--Gerakan Pasar Murah (GPM) terbilang sukses menekan laju infl asi. Untuk menjaga stabilitas harga, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) akan melanjutkan program ini. Tahun ini, Pemprov berencana menggelar GPM sebanyak 29 kali. Lokasinya tersebar di seluruh daerah di Bumi Anoa.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Ari Sismanto mengungkapkan GPM merupakan bagian dari upaya stabilisasi harga pangan. Pasar murah masuk program 100 hari kerja Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur terpilih, Andi Sumangeruka dan Hugua. “Sepanjang tahun 2025 ini, kami akan melaksanakan gerakan pangan murah sebanyak 29 kali,” kata Ari Sismanto kemarin.
Ramadan tahun ini lanjutnya, gerakan pangan murah secara serentak di 17 daerah. Sesuai jadwal, pelaksanaanya pada minggu kedua bulan Ramadan. Langkah ini diambil untuk memastikan harga pangan tetap stabil menjelang Hari Raya Idul Fitri dan agar masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
“Harapan kami, melalui gerakan pangan murah ini, harga-harga kebutuhan pokok bisa terkendali, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang dan mempersiapkan perayaan Idul Fitri tanpa terbebani kenaikan harga pangan,” jelasnya.
Dinas Ketahanan Pangan Sultra telah memulai pelaksanaan gerakan pangan murah di beberapa daerah. Yang baru selesai dilaksanakan adalah di Kolaka Utara (Kolut). Selanjutnya, pada 24 Februari 2025, gerakan pangan murah akan digelar di Konawe Kepulauan (Konkep) yang diketahui memiliki harga bahan pokok lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Sultra.
“Karena harga pangan di Konkep cenderung lebih tinggi. Kita merasa perlu untuk melakukan intervensi di sana agar masyarakat mendapatkan harga yang lebih terjangkau,” paparnya.
Dengan adanya program pasar murah ini, diharapkan masyarakat Sultra dapat menikmati harga bahan pokok yang lebih stabil dan terjangkau sepanjang tahun 2025, khususnya menjelang momenmomen penting seperti Ramadan dan Idul Fitri.
“Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan infl asi dan memastikan ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat. Oleh karena itu, daerah-daerah yang membutuhkan intervensi akan menjadi prioritas dalam program ini,” pungkasnya. (b/rah)
