KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna meminta pemerintah daerah (Pemda) menyahuti aspirasi 426 honorer tenaga kesehatan (Nakes) di Muna. Nakes menuntut agar yang namanya hilang dari data base Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2022 segera dikembalikan. Legislatif juga meminta agar Pemda Muna membuka kuota tambahan bagi nakes pada seleksi PPPK.
Anggota Komisi I DPRD Muna, Nurnia mengatakan nakes merupakan garda terdepan untuk kesehatan masyarakat. Sehingga perlu untuk dipikirkan apa yang menjadi aspirasi 426 nakes di Muna. Ini harus menjadi perhatian Pemda dan perlu ditindaklanjuti untuk dicarikan solusinya. Karena berbicara surat keputusan (SK), 426 nakes memiliki SK bahkan sudah mengabdi hingga belasan tahun.
“Mereka meminta ada tambahan kuota PPPK, tetapi apabila tidak bisa disahuti maka mereka meminta agar nama-nama yang hilang dimasukan kembali ke data base BKN. Aspirasi ini perlu kita sikapi, agar mereka mendapatkan solusi mengingat nakes merupakan garda terdepan bagi kesehatan masyarakat. Ini juga menjadi catatan bagi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muna,” kata Nurnia, Rabu (22/1).
Menanggapi hal itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kabupaten Muna, Muh. Safei menjelaskan, selama ini yang menjadi tuntutan 426 nakes sudah disahuti oleh Pemda Muna. Dengan melakukan konsultasi ke BKN dan KemenPAN-RB. Usaha tetap dilakukan dan akan dicarikan solusi dari aspirasi nakes.
“Yang menjadi tuntutan nakes sudah Pemda sahuti, meski menjadi beban keuangan daerah karena belanja pegawai di Muna sudah over. Kemudian, 426 nakes saat ini sudah terdaftar di BKN, tinggal menunggu petunjuk dari BKN. Tetap kami carikan solusi, mari terus berjuang bersama ke pusat, sampai mendapatkan tambahan kuota untuk nakes,” jelasnya.
Disisi lain, para nakes berharap agar yang menjadi tuntutan mereka dapat disahuti oleh Pemda. Mengingat para nakes itu sudah mengabdi puluhan tahun di Puskesmas di Kabupaten Muna. (deh/b)
