Sementara itu, Deputi III Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM RI, Elin Herlina, menekankan pentingnya keamanan pangan sebagai aspek fundamental dalam upaya mengatasi masalah gizi buruk, kekurangan gizi, serta berbagai isu kesehatan lainnya.
"Keamanan pangan tidak hanya berfungsi melindungi masyarakat dari risiko konsumsi pangan yang tidak sehat, tetapi juga mendukung penyediaan pangan yang bergizi dan sehat. Hal ini menjadi langkah penting dalam mendukung program penurunan prevalensi stunting secara nasional, terkhusus di Sultra," ujar Elin.
Ia juga menggarisbawahi bahwa keamanan pangan berkaitan erat dengan peningkatan status gizi dan kesehatan masyarakat, yang pada akhirnya akan mendukung Indonesia mencapai bonus demografi di masa depan. "BPOM telah menjalankan berbagai langkah konkret untuk menekan angka stunting, termasuk melalui penguatan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat," kata Elin.
Dalam mendukung upaya perbaikan gizi nasional, pemerintah pusat menghadirkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo. Program MBG yang dimulai Januari 2025 hingga 2029 bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi siswa, ibu hamil, dan ibu menyusui.
"Program MBG merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang optimal," ungkap Elin.
Ia menambahkan, MBG tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga pada pencegahan konsumsi pangan yang berpotensi menurunkan kualitas kesehatan. "Kolaborasi masyarakat dalam mendukung keamanan pangan sangat diperlukan, sehingga keamanan pangan nasional dapat terwujud dengan baik," katanya.
Elin juga membahas pentingnya mengintegrasikan program keamanan pangan sebagai prioritas utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. "Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, Pemda, BPOM, dan masyarakat, diharapkan Sultra dapat melahirkan SDM yang unggul, sehat, dan sejahtera,"pungkasnya. (rah/b)
