KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID--Keprihatinan terhadap nasib sejumlah guru honorer yang telah bertahun-tahun mengabdikan diri, namun belum terakomodasi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), diperlihatkan Ketua DPRD Konawe Selatan (Konsel), Hamrin. Ia menyoroti adanya ketimpangan, beberapa guru yang baru mengabdi dua hingga tiga tahun, justru lebih dulu diangkat. Sementara mereka yang telah puluhan tahun mengajar, justru belum mendapatkan kepastian.
"Kami prihatin melihat kondisi ini. Ada saudara-saudara kita yang mengabdi sudah lebih dari 20 tahun mencerdaskan anak bangsa, tapi saat kesempatan menjadi PPPK tiba, mereka justru tidak terakomodasi. Ini harus menjadi perhatian bersama," kritik Hamrin, Kamis (16/1).
Sebagai langkah konkret, DPRD Konsel akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Senin (20/1) mendatang. Dalam rapat tersebut, pihaknya akan memanggil pihak Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Konsel untuk membahas permasalahan ini.
"Kami akan memikirkan langkah terbaik untuk saudara-saudara kita yang telah mengabdi selama ini. BKPSDM dan Dikbud akan kami undang untuk mencari solusi bersama," tambah Politikus Partai Golkar tersebut.
Selain itu, Hamrin berjanji, akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan kejelasan terkait status para guru honorer itu.
Ia menegaskan, bersama Komisi II DPRD Konsel akan melakukan kunjungan kerja langsung ke BKN sebagai bentuk keseriusan dalam memerjuangkan nasib tenaga honorer.
"Sebagai wakil rakyat, kami ingin memastikan masalah ini ditindaklanjuti dengan serius. Kami tidak ingin ada saling lempar tanggung jawab. Ini adalah tugas bersama," komitmennya.
Hamrin juga akan melibatkan perwakilan guru honorer dalam kunjungan kerja tersebut. Menurutnya, kehadiran mereka penting untuk memperjuangkan nasib langsung di tingkat pusat. "Saya akan memfasilitasi beberapa perwakilan honorer untuk ikut bersama ke BKN. Mereka harus turut serta dalam memperjuangkan nasib bersama," pungkas Hamrin.
Diketahui sikap tersebut disampaikan Hamrin usai mendengar langsung aspirasi para tenaga honorer yang sempat mendatangi gedung DPRD Konsel. Pasalnya, Aliansi Honorer R2-R3 Konawe Selatan menyuarakan tiga tuntutan utama terkait nasib mereka.
"Kami menolak skema PPPK paruh waktu. Kemudian mendesak pengangkatan seluruh tenaga honorer menjadi pegawai penuh waktu. Termasuk mengevaluasi tenaga K2 non aktif yang telah dinyatakan lulus," ungkap Koordinator Aksi, Ardianto,
Mereka berharap aksi itu dapat menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten dan DPRD Konawe Selatan. (b/ndi)
