KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyambangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra. Tujuannya, mempertanyakan keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi guru, tunjangan hari raya dan program pendidikan tahun ini.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Andi Muhammad Saenuddin, saat pertemuan dengan pejabat Dinas Dikbud Sultra di ruang rapat Dinas Dikbud Sultra, kemarin.
"Terkait dengan tunjangan sertifikasi guru dan THR, kami sudah menerima aspirasi dari aliansi Guru SMA, SMK, dan SLB se-Sultra pada tanggal 30 Desember. Saat itu, mereka menyampaikan masalah terkait keterlambatan pembayaran, yang memang sudah menjadi masalah berulang," ujarnya.
Sambungnya, pemenuhan hak-hak guru sangat penting karena guru sangat bergantung pada tunjangan sertifikasi dan THR sebagai sumber penghasilan utama mereka. Sehingga mereka akan merasakan dampaknya.
"Setelah menerima aspirasi tersebut, dan mendengarkan pendapat dari Dikbud Sultra, diketahui sebagian besar masalah disebabkan karena kendala teknis di tingkat operator sekolah. Mengingat peran operator sangat penting dalam hal penginputan dan validasi data guru. Oleh karena itu, kami meminta agar Dinas Dikbud melengkapi data dan risalah terkait masalah ini untuk menjawab secara rinci aspirasi yang disampaikan," jelasnya
Ia menambahkan setelah data dilengkapi selanjutnya akan berkonsultasi dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kementerian Keuangan sebagai pihak pengelola anggaran, termasuk alokasi anggaran untuk pendidikan dan pembayaran tunjangan guru.
"Kami berharap agar masalah keterlambatan pembayaran tidak terjadi lagi dan mudah-mudahan di periode kami bisa menyelesaikan persoalan itu," ucapnya.
Ia mengungkapkan pihaknya akan terus memastikan agar setiap kebijakan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan baik.
"Kami ingin memastikan setiap program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran," tutupnya. (iky/b)
