KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) ihwal polemik transparansi pengelolaan beasiswa di Politeknik Negeri Bombana (Polina). Pertemuan ini dihadiri berbagai pihak dan digelar di Aula Rapat DPRD Bombana kemarin.
Ketua DPRD Bombana, Iskandar memipin hearing. Ia didampingi Wakil Ketua DPRD Bombana, Herlin dan Zalman, serta Sekretaris DPRD Bombana, Kalvarios Syamruth.
Salah satu tujuan utama hearing untuk mengklarifikasi penghentian dana hibah beasiswa bagi mahasiswa Polina pada tahun 2025. Sebelumnya, banyak mahasiswa yang merasa kecewa dan mempertanyakan kebijakan tersebut, karena mereka menganggap proses pengelolaan beasiswa di kampus tersebut tidak berjalan dengan transparan dan akuntabel.
Kesempatan itu, Iskandar, menjelaskan alokasi anggaran untuk Kampus Polina pada tahun 2025 telah disepakati dalam rapat paripurna yang digelar pada 30 November 2024 lalu. Dalam rapat tersebut, telah diputuskan anggaran yang akan dialokasikan untuk Polina dalam APBD 2025 sebesar Rp 1,5 miliar. Namun, saat pembahasan anggaran tersebut, pihak manajemen Polina tidak hadir meskipun sudah dipanggil untuk mengikuti rapat.
Iskandar menegaskan, meskipun pihak kampus tidak hadir pada rapat pembahasan anggaran, DPRD tetap berkomitmen untuk memastikan transparansi pengelolaan anggaran yang diterima Polina, khususnya terkait dengan dana hibah beasiswa yang selama ini menjadi perhatian mahasiswa.
"Kami sudah memanggil pihak kampus pada saat pembahasan, hanya saja pihak kampus tidak datang sampai pembahasan selesai, padahal rapat harus segera tuntas saat itu juga," ujar Iskandar dengan nada tegas.
Iskandar juga memberikan penjelasan bila peran DPRD dalam masalah ini lebih sebagai mediator antara mahasiswa dan pihak Yayasan yang mengelola Polina. Menurutnya, meskipun DPRD terlibat dalam pengawasan anggaran yang berasal dari Pemkab Bombana, persoalan pengelolaan internal kampus adalah urusan manajemen Yayasan. Oleh karena itu, DPRD memanggil pihak Yayasan untuk dapat memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait masalah transparansi dan pengelolaan beasiswa.
“Alhamdulillah, semua bisa terklarifikasi di forum ini,” kata Iskandar, usai rapat tersebut. Ia menegaskan DPRD bukanlah pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap masalah manajerial kampus, namun sebagai lembaga perwakilan rakyat, mereka tetap berkomitmen untuk memastikan setiap penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan dengan transparansi dan akuntabilitas.
Lebih lanjut, Iskandar mengungkapkan kontrak dana hibah beasiswa dari Pemkab Bombana untuk Polina berakhir pada tahun 2025. Terkait kelanjutan dana hibah tersebut, Iskandar mengatakan hal itu akan menjadi bahan pembahasan antara Pemda, DPRD, dan pihak Polina setelah pemerintahan baru terbentuk. Namun, ia menekankan keputusan mengenai keberlanjutan hibah beasiswa ini belum dapat dipastikan dan akan tergantung pada evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan Polina.
"Setelah pemerintahan yang akan datang, itu akan dikaji kembali apakah hibah ke Politeknik akan berlanjut atau tidak, nanti akan ada pembicaraan antara Pemkab dan DPRD, termasuk Politeknik, apakah itu akan dilanjutkan atau tidak," jelas Iskandar.
Ia mengingatkan meskipun Pemkab memberikan dukungan dari segi anggaran, masalah yang ada di Polina adalah urusan internal yayasan yang mengelola kampus tersebut. Iskandar menegaskan DPRD hanya terlibat karena adanya anggaran hibah dari Pemkab yang digunakan oleh kampus, terutama untuk beasiswa yang menjadi perhatian utama mahasiswa.
Sementara itu, Herman Tajuddin, manajemen Kampus Polina Bombana, mengatakan ketidakhadiran mereka dalam pembahasan anggaran pada 30 November 2024 disebabkan oleh urusan penting yang harus diselesaikan di Kota Kendari. Ia menyatakan komitmen kampus untuk terus berupaya menjalankan pengelolaan beasiswa dengan baik dan transparan ke depannya. (idh/b)
