--4 Desa Belum Salurkan Dana Desa
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID- Dana Desa (DD) menjadi salah satu instrumen dalam mendukung kemajuan pembangunan desa. Penyaluran DD harus terealisasi secara menyeluruh guna mendukung jalannya pembangunan dan pemerintahan desa. Kantor Wilayah (Kanwil) Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sultra merilis realisasi DD hingga November 2024 mencapai Rp1,5 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Sultra, Syarwan mengatakan, penyaluran DD Rp1,5 triliun per November 2024 di Provinsi Sultra meningkat 8,57 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp1,3 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah (Pemda) dan pemerintah desa (pemdes) berjalan baik.
"Penyaluran DD Rp1,5 triliun ini terbagi menjadi 3 kategori yakni DD Nonearmark sebesar Rp710,59 miliar, DD Earmark sebesar Rp759,24 miliar, dan Insentif/Tambahan DD sebesar Rp45,18 miliar. Kita dorong DD ini bisa tersalurkan semuanya," ujar Syarwan, Senin (23/12/2024).
Dia mengungkapkan, walaupun capaian ini terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, akan tetapi hingga November 2024 masih terdapat 4 desa di Sultra yang belum menyalurkan DD.
"Data per November 2024, 3 desa di Kabupaten Konawe Kepulauan dan 1 desa di Kabupaten Konawe Utara belum menyalurkan DD. Di Konkep disinyalir terkendala oleh ketidaksesuaian administrasi, yang mengakibatkan adanya potensi pelanggaran," ungkap Syarwan.
Menurutnya, DD merupakan instrumen penting untuk meningkatkan pembangunan di pedesaan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mendukung pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor.
"Pemerintah diharapkan dapat segera menyelesaikan kendala yang terjadi agar manfaat dari DD ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali," jelas Syarwan.
Dia berharap, agar ditahun 2025 pemerintah desa ini bisa bekerja secara disiplin dan berintegritas guna menjamin setiap rupiah DD itu digunakan untuk kemakmuran masyarakat di desanya.
"Saya berharap agar kedepannya ini setiap desa yang ada di Sultra itu membangun zona integritas desa untuk mendukung tterjadinya transparansi di desa. Sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan oleh desa itu bisa diketahui oleh setiap masyarakat, jadi betul-betul DD ini dibangun untuk membangun desanya," pungkas Syarwan. (rah/b)
