--Pj Gubernur Resmikan 3 Karya Pembangunan Bupati Konsel
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID- 10 tahun memimpin Konawe Selatan (Konsel) tak sedikit karya pembangunan Bupati Surunuddin. Terbaru, Bupati Surunuddin membangun Mal Pelayanan Publik (MPP), kantor Inspektorat Daerah, dan kantor Dinas Komunikasi Informatika. Karya pembangunan Bupati Surunuddin diapresiasi Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto.
"Saya mengapresiasi Bupati Konsel, Surunuddin Dangga. Di akhir masa pengabdian, beliau telah meninggalkan legacy berharga berupa MPP yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Pj Gubernur Andap saat meresmikan 3 karya pembangunan Bupati Surunuddin di Konsel, Senin (23/12/2024).
MPP Konsel dengan 32 instansi memiliki 186 jenis layanan publik yang terintegrasi dalam 1 lokasi untuk memdahkan masyarakat dalam mengakses berbagai pelayanan pemerintah.
"Say berharap, fasilitas ini dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen, perizinan, dan berbagai kebutuhan lainnya,” ungkap Pj Gubernur Andap.
Peresmian MPP Konsel ini menjadikan Provinsi Sultra memiliki 8 MPP yang tersebar di kabupaten dan kota se-Sultra. "Pertama saya ke Sultra, MPP hanya 3, kini sudah terbentuk 8 MPP. Saya berharap 9 kabupaten lain yang belum memiliki MPP segera merealisasikan pembangunan MPP sebagai tindak lanjut dari Perpres No 89 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan MPP dan Permenpan-RB No. 92 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan MPP. Layanan MPP ini sangat bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Pj Gubernur Andap.
9 kabupaten yang belum memiliki MPP yakni Kolaka Timur, Buton Utara, Buton Selatan, dan Buton Tengah. Selain itu, Kabupaten Wakatobi, Muna Barat, Muna, Konawe Utara dan Konawe Kepulauan.
Pj Gubernur Andap menekankan pelayanan publik merupakan inti dari reformasi birokrasi. Dengan keberadaan MPP, pemerintah dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas layanan. Pj Gubernur Andap mengingatkan akan pentingnya mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.
"Kantor dan MPP ini dibangun dengan uang rakyat. Maka pelayanannya harus prima, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Posisi kita sebagai birokrasi berada di bawah baik gubernur, bupati, dan ASN. Masyarakat yang di atas. Bukan kebalikannya, tugas kita pemerintah adalah melayani masyarakat bukan malah dilayani,” tegasnya.
Mantan Kapolda Sultra itu meminta Pemkab Konsel untuk menyusun SOP yang jelas, termasuk kecepatan waktu pelayanan, biaya yang transparan, dan memperlakukan masyarakat dengan prinsip 5S: Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun.
Selain itu, Pj Gubernur menegaskan pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sebagaimana diatur dalam PP No. 42 Tahun 2020. "Pastikan fasilitas ini ramah untuk semua, termasuk kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Layanan publik harus inklusif dan tidak membeda-bedakan siapa pun,” pinta Pj Gubernur Andap.
Sebelumnya, Bupati Konsel, Surunuddin Dangga mengatakan pembangunan MPP merupakan upaya menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan terintegrasi kepada masyarakat. Hadirnya MPP, menurut Bupati Surunuddin sebagai bentuk komitmen Pemkab Konsel dalam meningkatkan kualitas pelayanan. “Kami menyatukan berbagai jenis layanan publik dalam satu lokasi dari berbagai instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan sektor swasta,” katanya.
Bupati Surunuddin menyampaikan kehadiran MPP, kantor Diskominfo, dan kantor Inspektorat Daerah adalah wujud dari upaya Pemkab Konsel meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung reformasi birokrasi.
Untuk diketahui, MPP Konsel yang dibangun dengan anggaran Rp24,5 miliar ini dilengkapi fasilitas modern, ramah disabilitas, dan berbasis teknologi pendukung lainnya. Kantor Dinas Kominfo yang dibangun dengan anggaran Rp9,6 miliar dilengkapi fasilitas Command Center. Gedung ini hadir untuk mendukung pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan meningkatkan efisiensi layanan berbasis digital.
Sementara Kantor Inspektorat Daerah dirancang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pembangunan kantor ini menghabiskan anggaran Rp9,5 miliar.
Bupati Surunuddin berharap fasilitas ini mampu meningkatkan daya saing daerah, menarik investasi, dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Konawe Selatan. "Semoga gedung-gedung ini menjadi simbol pelayanan yang lebih baik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tutupnya. (rah/ndi/b)
