Rp25,56 Triliun Dana Pusat Mengalir ke Sultra

  • Bagikan
BIRO ADPIM PEMPROV SULTRA Pj Gubernur Provinsi Sultra, Andap Budhi Revianto (2 dari kiri) bersama Kepala Kanwil DJPb Sultra, Syarwan (tengah) menyaksikan penandatanganan pakta integritas antara perwakilan KPA, Kakanwil DJPb Sultra, dan Kepala KPPN Kendari. Tampak Rektor UHO Prof.Muh.Zamrun Firihu (kanan) menerima DIPA sebagai Kementerian/Lembaga (K/L) tahun anggaran 2025, Kamis (19/12/2024).
BIRO ADPIM PEMPROV SULTRA Pj Gubernur Provinsi Sultra, Andap Budhi Revianto (2 dari kiri) bersama Kepala Kanwil DJPb Sultra, Syarwan (tengah) menyaksikan penandatanganan pakta integritas antara perwakilan KPA, Kakanwil DJPb Sultra, dan Kepala KPPN Kendari. Tampak Rektor UHO Prof.Muh.Zamrun Firihu (kanan) menerima DIPA sebagai Kementerian/Lembaga (K/L) tahun anggaran 2025, Kamis (19/12/2024).

--Pj Gubernur Serahkan Pagu DIPA dan TKD DD Tahun 2025

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID- Puluhan triliun rupiah duit dari pemerintah pusat mengalir ke Sultra untuk tahun anggaran 2024. Jumlahnya mencapai Rp25,56 triliun. Dana pusat itu terbagi habis untuk Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) yang ada di Sultra. Selain itu, untuk Pemerintah Provinsi Sultra dan 17 pemerintah kabupaten/kota di Sultra. Rincian alokasi untuk Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) sekira Rp6,16 triliun, dan alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa (DD) sekira Rp19,40 triliun (naik 4,48% dari 2024).

Anggaran pembangunan puluhan triliun rupiah itu diserahkan Penjabat (Pj) Gubernur Sultra) Andap Budhi Revianto, bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sultra, Syarwan. Keduanya secara resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), alokasi TKD dan DD tahun anggaran 2025 secara digital kepada para bupati/wali kota serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satuan kerja di Sultra di Kantor Gubernur Sultra, Kamis (19/12/2024).

Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto mengatakan penyerahan DIPA dan TKD DD merupakan simbol dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD tahun 2025 di Sultra.

“Anggaran ini menandai dimulainya APBD tahun 2025, yang harus dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan rakyat. Fokus utama adalah mencegah kebocoran anggaran dan mengurangi pemborosan,” ujar Pj Gubernur Andap.

Ia juga menekankan pentingnya alokasi anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan. “Pendidikan adalah kunci untuk mengatasi kemiskinan dan mendorong pembangunan. Selain itu, subsidi dan bantuan sosial harus lebih tepat sasaran agar dapat langsung dirasakan oleh rakyat yang membutuhkan,” imbuh Pj Gubernur Andap.

Mantan Kapolda Sultra itu mengingatkan perekonomian global masih menghadapi tantangan berat, seperti tensi geopolitik, perang dagang, proteksionisme, serta volatilitas harga komoditas. Tantangan ini berpotensi memengaruhi perekonomian domestik, sehingga APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan.

“APBN harus tetap sehat dan kredibel. Upaya ini dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan negara, memperbaiki kualitas belanja, dan mencari sumber pembiayaan yang inovatif,” kat Pj Gubernur Andap.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Sultra, Syarwan, menambahkan APBN berperan vital dalam melindungi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di tengah ketidakpastian global. “APBN adalah instrumen andalan yang harus dijaga kesehatan, kredibilitas, dan keberlanjutannya,” ujarnya.

"Penyerahan DIPA dan TKD DD ini diharapkan menjadi langkah awal yang baik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan pengelolaan anggaran yang sehat di Sultra," sambung Syarwan.

Syarwan kembali mengingatkan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pentingnya disiplin, transparansi, dan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Beberapa prioritas dalam pengelolaan anggaran meliputi, penguatan bidang pembangunan prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan perumahan.

"Selanjutnya, belanja modal untuk mendukung aktivitas masyarakat dan dunia usaha, peningkatan subsidi dan perlindungan sosial agar lebih berkeadilan, efisiensi belanja perjalanan dinas dan kegiatan seremonial. Selain itu, penekanan diberikan pada percepatan pelaksanaan anggaran sejak awal tahun 2025," tutur Syarwan memaparkan arahan Presiden Prabowo. (rah/b)

  • Bagikan

Exit mobile version