--Jangan Memberi Uang ke Anjal dan Gepeng !
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID- Penanganan anak jalanan di Kota Kendari masih menyisakan "PR". Bukannnya berkurang, keberadaan anak jalanan justru kian marak. Mereka kerap dijumpai di perempatan jalan atau lampu merah, pasar, dan area publik lainnya. Minimnya akses terhadap pendidikan dan perlindungan membuat anak-anak ini rentan terhadap eksploitasi serta berbagai risiko persoalan sosial.
Kasi Rehabilitasi Sosial, Tunas Sosial.dan Korban Perdagangan Manusia Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kendari Muhammad Sabri menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani masalah anak jalanan. ntuk itulah, pihaknya menjalin kemitraan dengan instansi terkait lainnya, seperti LK, Satpol PP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) hingga yayasan sosial.
"Bersama personil Satpol PP, kami kerap melakukan razia anak jalanan di pagi hari, sore hari maupun malam hari. Tujuan kami adalah agar mereka tidak hidup di jalan. Mereka yang terjaring didata. Jika mereka belum memiliki ijazah, kami akan mengikutkan mereka dalam ujian program paket , paket dan paket C," kata Muhammad Sabri kemarin.
Dalam penanganan anak jalan, pemerintah punya sejumlah program orang tua asuh, masyarakat madani dan lainnya. Anak jalanan yang terjaring razia akan ditampung pada yayasan sosial yang telah menjalan kerjasama dengan pemerintah. Tidak hanya disekolahkan, mereka diberikan pembekalan berupa pelatihan mengukir, membuat kerajinan, menyulam dan menjahit. Semua keterampilan ini menghasilkan produk yang bisa memiliki nilai jual.
Tantangan terbesar dalam menghadapi anak jalanan sambungnya, adalah mengubah pola pikir anak jalanan yang terbiasa mencari penghasilan instan di jalanan. Setiap hari, mereka bisa mendapatkan penghasilan hingga Rp 300 ribu dengan cara meminta-minta. Makanya, Dinsos gencar meminta masyarakat tidak gampang memberi uang di jalanan.
"Jika warga tidak memberi uang di jalan, maka anak-anak ini tidak akan memiliki penghasilan. Dengan begitu, mereka tidak akan terus berada di jalan. Kami ingin mengubah mindset anak jalanan. Jika mereka terus berada di jalan, mereka menjadi beban negara. Padahal ada jalan bagi mereka menjadi generasi penerus yang berdaya guna," ujarnya.
Sejauh ini, pemerintah telah menerbitkan regulasi melarang memberikan uang kepada gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Aturan itu diatur dalam Perda nomor 9 tahun 2014. Jika ingin memberi santunan, Dinsos mengimbau untuk langsung datang ke panti asuhan atau rumah anak jalanan.
"Jika dilakukan di jalanan, mereka akan terbiasa dan menjadi malas. Hal ini juga bisa mengganggu lalu lintas dan rentan terjadi kecelakaan," imbuhnya.
Jumlah anak jalan di Kota Kendari, masih diangka puluhan. Kebanyakan dari mereka terjebak dalam kehidupan di jalanan karena faktor ekonomi dan pola pikir gaya hidup bebas yang mudah mendapatkan uang. Kondisi ini membuat mereka rentan terhadap eksploitasi, kecelakaan, pelecehan, penyalahgunaan obat terlarang dan perdagangan orang.
"Kami akan terus fokus pada pendidikan dan keterampilan agar anak anak jalanan ini dapat mandiri dan berdaya guna. Mereka tidak boleh mewariskan kemiskinan kepada generasi mendatang. Kami melihat banyak orang tua mereka yang kurang berpendidikan, sebagian besar hanya tamatan SD atau bahkan tidak sekolah sama sekali. Oleh karena itu, kami perlu terus memberikan akses mereka ke dunia pendidikan dan dunia kerja," jelasnya.
Namun tak jarang dalam menghadapi anak jalanan, pihaknya seringkali mendapat penolakan. ahkan ada kasus petugas Dinsos yang hampir ditombak menggunakan besi. Kendari demikian, tak menyurutkan langkah Dinsos yang tetap berkomitmen memberikan pencerahan kepada anak jalanan.
"Saya berharap Kota Kendari bisa zero anak jalanan. Untuk itulah, mari bersama-sama kita berdayakan mereka agar bisa terangkat dari garis kemiskinan," pungkasnya. (b/m1)
