KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID- Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun Lio membuka Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Dasar Manajemen Bencana bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, Senin (2/12). Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah Sultra.
Dalam sambutannya, Sekprov Asrun Lio menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan Undang-Undang (UU) nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
“Pemerintah daerah bertanggung jawab atas mitigasi, penanganan darurat, dan pemulihan pascabencana. Untuk itu, diperlukan sistem penanggulangan bencana yang terorganisir dengan baik,” ujar Asrun.
Ia menyoroti pentingnya Diklat ini dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana, sebagaimana diatur dalam Peraturan (PP) Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008.
"Diklat ini menjadi langkah awal menuju pelatihan lanjutan dan bertujuan meningkatkan ketangguhan pemerintah serta masyarakat dalam menghadapi risiko bencana,"terangnya.
Pemprov Sultra kata Asrun, telah menetapkan penanggulangan bencana sebagai prioritas utama. Hal ini mengingat tingginya risiko bencana di wilayah tersebut. Arah kebijakan yang diambil meliputi pengembangan kapasitas daerah, partisipasi masyarakat, dan penguatan kelembagaan, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“BPBD sebagai leading sektor harus memiliki struktur organisasi yang kuat, SDM yang kompeten, serta sarana dan prasarana yang memadai. Peningkatan kapasitas aparatur menjadi fokus utama melalui pelatihan dan bimbingan teknis,” jelas Asrun.
Selain itu, pengembangan sistem informasi dan komunikasi bencana terus diupayakan agar informasi peringatan dini dapat tersampaikan secara cepat dan akurat kepada masyarakat.
"Pemerintah juga mendorong pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di tingkat desa dan kecamatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana,"paparnya.
Asrun menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. “Keikutsertaan ASN dalam Diklat ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan aparatur yang profesional. Hal ini akan berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang baik dan menciptakan Sulawesi Tenggara yang tangguh bencana,” tuturnya.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sultra Syahruddin Nurdin, melaporkan pelaksanaan Diklat ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur penanggulangan bencana sesuai regulasi, termasuk UU nmor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Diklat ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dasar tentang manajemen bencana. Selain itu, ini merupakan langkah awal bagi peserta untuk melanjutkan pelatihan lanjutan, yang mencakup aspek mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana,” ujar Syahruddin.
Struktur kurikulum pelatihan merujuk pada pedoman resmi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Pusdiklat PB).
"Program ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan aparatur dalam merespons bencana serta memperkuat upaya mitigasi dan pemulihan pascabencana di Sultra," pungkasnya. (c/rah)
