KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID- Pemerintah Kabupaten Buton melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggelar seminar dan Focus Discusion Grub (FDG) dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Layak Anak (KLA). Itu dilakukan untuk menyamakan persepsi mewujudkan Buton sebagai KLA. Salah satunya harus memiliki Perda perlindungan anak.
Pj Bupati Buton La Haruna yang diwakili Sekda Buton Asnawi Jamaludin membuka FDG di Aula Kantor Bupati Buton Senin (2/12).
“Pemkab berkomitken menjadikan Buton sebagai kabupaten layak anak, tapi ini butuh kerjasama dan partisipasi kita semua,”ujar Sekda Buton.
Mantan Kadis Sosial Buton ini melanjutkan, hak-hak anak berikut kewajiban pemerintah memberikan perlindungan telah tertuang dalam UU. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berhak mendapatkan perlingdungan dari kekerasan dan diskriminasi.
“Semoga pertemuan kita adalah langkah konkrit yang bisa melahirkan kebijakan untuk melindungi anak, karena anak adalah investasi kita di masa depan,” lanjutnya.
Masih kata dia, adalah merupakan target dan cita-cita bersama agar Buton bisa meraih KLA perdananya di tahun 2025 mendatang. Tahun ini, Asnawi bilang Pemkab Buton sudah mengikuti penilaian sebagai KLA pada penilaian mandiri. Nilainya mencapai 745,15. “Semoga pada penilaian nasional bisa meraih KLA tahun 2025 dengan peringkat pratama dan diupayakan target 2026 peringkat nindya dengan poin diatas 800 poin,” tambahnya.
Asnawi berharap dalam kegiatan seminar kajian naskah akademik Rancangan Perda KLA indikator – indikator kabupaten layak anak dapat dievaluasi dan dapat menjadi acuan bagi Buton dalam memenuhi hak-hak anak melalui pengembangan kabupaten layak anak yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Oleh kerena itu kita harus concern pada penguatan koordinasi kita semua baik pemerintah masyarakat dan dunia usaha dapat ditingkatkan dan dapat dikoordinasikan,” pungkasnya. (lyn/b)
