Residu Panjang di Masyarakat, Legitimasi Pemerintah Rendah

  • Bagikan
TOLAK POLITIK UANG : Ketua KPU Kolaka, Abdul Rahman, melakukan penandatanganan deklarasi bersama sukseskan Pilkada yang disaksikan Ketua PDA Kolaka, Hj. Andi Tenri Gau dan Rektor ITBM, Wardi, kemarin
TOLAK POLITIK UANG : Ketua KPU Kolaka, Abdul Rahman, melakukan penandatanganan deklarasi bersama sukseskan Pilkada yang disaksikan Ketua PDA Kolaka, Hj. Andi Tenri Gau dan Rektor ITBM, Wardi, kemarin

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID- Perlu kecermatan dan sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah dengan pendukung lainnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024. TNI dan Polri menjadi elemen utama dalam pengamanan dan menjaga ketenteraman serta ketertiban pelaksanaan Pilkada. Olehnya itu Pemerintah Kabupaten Kolaka menggelar rapat koordinasi kesiapan Pilkada serentak, di Aula Sasana Praja, Kamis (14/11).


Pj. Bupati Kolaka, Muhammad Fadlansyah, yang memimpin rapat koordinasi (Rakor) tersebut mengatakan, pihaknya sangat mendukung penuh proses tahapan yang sedang dijalankan KPU Kabupaten. Pada Rakor yang juga dihadiri sejumlah kalangan, termasuk Forum Kerukunan Umat Beragama, serta perwakilan TNI, Polri dan KPU itu, Fadlansyah mengajak untuk menyukseskan Pilkada damai.


"Ini sebuah kerja besar yang membutuhkan partisipasi seluruh elemen didalamnya, mulai dari individu, masyarakat dan pemerintah. Olehnya itu kita harus senantiasa berkomitmen menjaga kondusivitas dan keamanan selama Pilkada," tutur Fadlansyah.

Pria yang juga kini menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sultra itu berharap kepada KPU dan semua pemangku kepentingan, untuk menaati seluruh ketentuan, baik peraturan perundang-undangan maupun PKPU dalam melaksanakan tahapan yang ada. Sehingga, pelaksanaan tahapan Pilkada tahun 2024 di Bumi Mekongga dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai harapan.


"Saya berharap, tidak ada kesalahan dalam tahapan proses Pilkada ini. Sebab hal itu akan menimbulkan residu yang panjang di masyarakat dan pada akhirnya berimplikasi pada rendahnya legitimasi pemerintahan," harap Fadlansyah. (b/fad)

  • Bagikan