-- Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Bogor
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID- Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto tegak lurus untuk menunaikan visi misi Presiden Prabowo di Sultra. Hal itu diungkapkan Pj Gubernur Andap usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Kamis (7/11/2024). “Kami di Sultra siap menjalankan arahan Presiden Prabowo, khususnya dalam upaya efisiensi anggaran, pemberantasan korupsi, serta memperkuat pemerintahan yang bersih dan melayani,” ujarnya melalui keterangan tertulis kepada Kendari Pos.
Rakornas itu menjadi wadah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan program-program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo. Pj Gubernur Andap mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra akan menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo terkait optimalisasi penggunaan APBD dengan lebih efektif dan akuntabel.
Pj Gubernur Andap berkomitmen mendukung program ketahanan pangan, hilirisasi, serta regulasi pengelolaan perkebunan yang berpihak pada rakyat. “Program-program ini akan kami implementasikan secara terarah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Sultra,” tegas mantan Kapolda Sultra itu.
Rakornas tersebut dibuka Presiden RI, Prabowo Subianto, dan dihadiri oleh para menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) provinsi dan Forkopimda kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.
“Ini adalah momen pertama saya berbicara langsung dengan seluruh pengambil keputusan di republik kita. Kesempatan ini sangat strategis dan penting untuk membangun sinergi nasional demi kemajuan bersama,” ujar Presiden Prabowo dalam Rakornas dengan tema Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas Tahun 2045.
Presiden Prabowo dalam arahannya menegaskan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus melakukan penghematan dalam penggunaan APBN dan APBD. “Kita harus bersih dan efisien serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan benar-benar melayani rakyat,” tegasnya. Presiden Prabowo yang juga mantan Pangkostrad meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bertindak tegas tanpa ragu dalam penegakan hukum. “Saya perintahkan kepada TNI, Polri, dan Kejaksaan agar tidak ragu dalam melakukan penegakan hukum, ciptakan pemerintahan yang bersih serta memaksimalkan upaya penyelamatan uang negara,” perintahnya.
Mantan Danjen Kopassus itu memberikan arahan tentang berbagai program prioritas yang akan menjadi fokus pemerintahan dalam lima tahun mendatang, termasuk program makan bergizi gratis, ketahanan pangan dan energi, serta hilirisasi.
Sebelumnya, Dengan mengusung tema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas Tahun 2045,” Rakornas ini bertujuan menjadi wadah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan program-program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo.
Sebelumnya pada sesi awal, peserta Rakornas menerima arahan dari sejumlah menteri koordinator yang menyampaikan kebijakan strategis dalam bidang masing-masing. Dalam panel ini para narasumber sepakat untuk mendorong upaya pemberantasan korupsi, memastikan kepastian hukum yang berkeadilan, serta melaksanakan arahan Presiden yang menekankan perencanaan APBN dan APBD efektif.
Pada sesi diskusi panel kedua menggarisbawahi peran pemerintah daerah dalam pembangunan SDM yang berkolaborasi antara pemerintah pusatdaerah melalui pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan peningkatan produktivitas daerah serta pemberdayaan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan dan dukungan untuk UMKM digital untuk terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045
Dalam sesi diskusi panel berikutnya membahas program unggulan pemerintah, para narasumber bersepakat, pemerintah daerah hendaknya memaksimalkan pendapatan asli daerah melalui hilirisasi dan pemberdayaan energi sumber daya mineral.
Lebih lanjut diskusi panel keempat, yang menyoroti stabilitas politik, hukum, dan keamanan menuju hari pemungutan suara Pilkada serentak 2024, untuk fokus pada pengawalan pemilu yang aman serta memitigasi potensi konflik, dan membentuk desk Pilkada di daerah untuk memastikan kelancaran proses pemilihan. (rls/ rah/b)
