--Rangkul Produk UMKM Lewat BOSARA dan KTA
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mendorong penguatan implementasi sistem pengadaan digital dalam meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah turut menerapkan penggunaan platform digital seperti Belanja Online Sulawesi Tenggara (BOSARA) dan katalog elektronik lokal (KTA).
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra Asrun Lio mengatakan pentingnya penerapan digitalisasi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sebagai bentuk komitmen, pemerintah mengoptimalkan penggunaan platform digital seperti Belanja Online Sulawesi Tenggara (BOSARA) dan katalog elektronik lokal untuk mencapai efisiensi dan efektivitas proses pengadaan.
“Pemanfaatan teknologi dalam pengadaan merupakan langkah strategis untuk menjamin proses yang lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Rakor UKPBJ) se-Sultra kemarin.
Jenderal ASN itu memaparkan beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah guna menciptakan pengadaan yang akuntabel. Proses pengadaan barang dan jasa yang transparan menjadi fokus utama guna memastikan seluruh tahapan bisa diaudit dan dinilai oleh publik. Selain itu, perlu peningkatan peran UMKM. Pemerintah berharap UMKM lokal dapat mengambil peran lebih aktif dalam proyek pengadaan pemerintah melalui BOSARA dan katalog elektronik.
“Kita juga dorong peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP). Melalui SIM dan penguatan kelembagaan PBJ, pemerintah berupaya meningkatkan nilai ITKP sehingga tata kelola pengadaan di Sultra semakin baik,”ungkapnya.
Dalam momen itu, Pemprov Sultra memberikan penghargaan “BOSARA Award” kepada perangkat daerah yang menunjukkan performa terbaik dalam pengadaan barang/jasa berbasis digital. Penghargaan ini bertujuan untuk memotivasi perangkat daerah dan UKPBJ dalam memaksimalkan penggunaan sistem pengadaan berbasis teknologi.
Penghargaan juga diberikan pada OPD dengan nilai transaksi tertinggi pada BOSARA. Yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, Dinas Koperasi dan UMKM Sultra dan Badan Pendapatan Daerah Sultra. Begitupun bagi OPD dengan nilai transaksi tertinggi pada katalog elektronik lokal yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra, Rumah Sakit Jiwa Sultra, dan Dinas Perhubungan Sultra. (c/rah)
