KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Data yang tidak akurat dapat melahirkan kebijakan tak tepat dan salah sasaran. Terlebih, data dalam segala kepentingannya merupakan sumber landasan berpikir untuk berteori.
“Tidak bisa berteori kalau tanpa memiliki data yang sumbernya jelas serta akurat,” tegas Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Kabupaten (Setkab) Buton Utara (Butur), Mansur, kemarin.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Butur memang baru saja menggelar seminar awal pendampingan penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait sistem Pemerinthan Daerah berbasis data desa/kelurahan presisi.
Pendampingan penyusunan Raperda tersebut diselenggarakan Biro Hukum Sekretariat Provinsi (Setprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) bekerja sama dengan Bagian Hukum Setkab Butur.
“Peserta perwakilan instansi harus mengikuti materi pendampingan dengan sebaik-baiknya. Sehingga data yang diperoleh nanti, menjadi sumber terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Mansur.
Untuk diketahui, sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis data dimaksudkan untuk membentuk penyelenggaraan data presisi sebagai acuan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi pembangunan. (c/had)
