KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe, diminta untuk segera melakukan validasi data pegawai honorer di instansi masing-masing. Validasi tersebut dimaksudkan untuk memutakhirkan pangkalan data pegawai, sekaligus memastikan para tenaga honorer bisa terdaftar saat ada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Imbauan itu disampaikan Sekretaris Kabupaten (Sekab) Konawe, Ferdinand Sapan, Kamis (24/10). Katanya, validasi data pegawai honorer sangat penting dilakukan. Sehingga ketika pemerintah membuka pendaftaran seleksi PPPK, semua data dan syarat administrasi pegawai non ASN, bisa lengkap dan tak ada kendala.
“Saya sudah minta semua OPD agar menginventarisasi berapa jumlah tenaga non ASN saat ini. Berapa belum lengkap, supaya nanti bisa dicocokkan dengan formasi yang tersedia. Saya ingin seluruh kepala OPD memastikan data non ASN ini,” tegas Ferdinand Sapan. Ia mengatakan, pencocokan data pegawai non ASN Pemkab Konawe, juga dilakukan untuk mencegah munculnya honorer “siluman”. Sebab lanjutnya, hal itu dapat berakibat pada konsekuensi hukum di kemudian hari. Baik kepada tenaga honorer ataupun instansi bersangkutan.
“Bukan mempersulit atau menutup rezeki orang lain, tapi ini konteksnya adalah hukum. Kalau datanya tidak benar, pegawai honorer tersebut bisa dibatalkan (kelulusannya) meskipun sudah dinyatakan lolos PPPK,” tandas Ferdinand Sapan. (b/adi)
