KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID- Bawaslu Sultra mendorong anggota adhoc untuk meningkatkan kapasitas dalam mengatasi dan menyeleaaikan sengketa pemilu. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon (Paslon) kepala daerah dianggap paling rawan menimbulkan sengketa pemilu di tanapan kampanye ini.
Pernyataan itu disampaikan Komisioner Bawaslu Sultra Indra Eka Putra saat Rapat Koordinasi (Rakor) pelatihan penyelesaian sengketa pemilihan antar peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Swiss Bellhotel, kemarin.
Indra Eka Putra meminta jajaranya untuk meningkatkan pemahaman regulasi dan kemampuan teknis sengketa dalam menghadapi tahapan Pilkada yang semakin kompleks.
“Pentingnya jajaran Panwascam dalam menghadapi tahapan Pilkada yang semakin berat ini harus diimbangi dengan pemahaman mekanisme dalam menyelesaikan sengketa pemilih. Mengingat panwascam akan diberikan mandat dari Bawaslu Kabupaten untuk menyelesaikan sengketa pemilu,” ungkapnya saat membuka kegiatan.
Ia mengatakan, dalam tahapan kampanye saat ini, salah kerawanan ialah adanya potensi sengketa antar-peserta pemilu dalam konteks pemasangan APK.
”Pasca penetapan KPU, ada 62 Paslon dan saat ini sementara dalam tahap kampanye. Salah satu potensi sengketa ialah pemasangan alat peraga kampanye,” imbuhnya.
Sengketa antar peserta pemilihan terjadi karena ada hak peserta yang dirugikan secara langsung oleh peserta pemilih lainnya. Untuk mempercepat penyelesaian sengketa di wilayah kecamatan maka Bawaslu tingkat Kabupaten/ Kota dapat memberikan mandat kepada Panwascam untuk menyelesaikan sengketa di wilayah kerja masing-masing. (m4/b)
