Konsorsium Perguruan Tinggi Vokasi Mulai Dilibatkan Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

  • Bagikan
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Saryadi menekankan bahwa kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah dan dunia usaha telah menciptakan sinergi yang efektif dalam mengatasi atau menjawab permasalahan pendidikan vokasi. (KEMENDIKBUDRISTEK)
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Saryadi menekankan bahwa kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah dan dunia usaha telah menciptakan sinergi yang efektif dalam mengatasi atau menjawab permasalahan pendidikan vokasi. (KEMENDIKBUDRISTEK)

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Indonesia butuh penguatan inovasi vokasi bidang agro, maritim, dan pangan. Hasil riset pada Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah yang diselenggarakan oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Dit. Mitras DUDI).

Kemudian, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan sektor agro dan maritim sebagai penopang utama menjadi prioritas utama pembangunan hampir di setiap daerah.

Pelaksanaan program yang didanai Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tersebut berhasil memetakan secara konprehensif potensi daerah di 27 provinsi, baik dari sisi tenaga kerja maupun kebutuhan inovasi yang menunjang pembangunan ekonomi daerah.

Berdasarkan perencanaan inovasi, hampir semua daerah membutuhkan pengembangan untuk promosi varietas lokal, smart precision agriculture and aquaculture, dan teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan.

Tim Pakar Direktorat Mitras DUDI Alan F. Koropitan mengungkapkan, setiap daerah memiliki keunikan dan kekhasan sendiri berdasarkan potensi daerah. Namun, pertanian menjadi sektor utama yang paling berpotensi untuk menyokong sektor-sektor lainnya.

"Teknologi tepat guna penting untuk UMKM agar bisa naik kelas. Mereka membutuhkan teknologi tepat guna yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan," terang Alan dalam acara diskusi terpumpun pendidikan vokasi di Jakarta, baru-baru ini.

Dia melanjutkan, pengembangan inovasi berbasis daerah sendiri membutuhkan dukungan berupa kebijakan serta sinergi dari setiap stakeholder, yaitu pemerintah pusat yang melakukan intervensi berupa programprogram. Sementara, pemerintah daerah yang berperan membangun daerah berdasarkan potensinya, serta industri yang menjadi penggerak ekonomi.

“Hasil mapping dalam program Ekosistem Kemitraan ini akan menentukan treatment untuk mendorong suatu daerah ke level kemandirian kemitraan,” ucap Alan.

Pada kesempatan sama, Direktur Mitra DUDI Adi Nuryanto mengungkapkan, setelah pelaksanaan Program Ekosistem Kemitraan, kini konsorsium perguruan tinggi vokasi mulai aktif dilibatkan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Dia menegaskan program masih akan berlanjut untuk tahun kedua dan ketiga bagi pembangunan jejaring antarsatuan pendidikan vokasi, yakni melalui implementasi rencana inovasi yang harus sesuai dengan policy paper di tahun pertama.

Lebih lanjut dikatakan, Kemendikbudristek berhasil mendapat persetujuan penambahan anggaran dari LPDP untuk pelaksanaan program tahun kedua dan ketiga. Jumlah tambahan anggaran tersebut adalah Rp 35 miliar, dengan alokasi tambahan di tahun kedua Rp 20 miliar dan tahun ketiga Rp 15 miliar. (jpnn)

  • Bagikan