La Haruna Paksa Buka Seleksi PPPK

  • Bagikan
TEMUI MASSA AKSI: Pj. Bupati Buton, La Haruna (pegang mic) menemui ratusan honorer yang menggelar aksi demontrasi di Kantor Bupati Buton. Dia berjanji akan membuka seleksi PPPK. (ELYN/KENDARI POS)
TEMUI MASSA AKSI: Pj. Bupati Buton, La Haruna (pegang mic) menemui ratusan honorer yang menggelar aksi demontrasi di Kantor Bupati Buton. Dia berjanji akan membuka seleksi PPPK. (ELYN/KENDARI POS)

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Buton membuka seleksi penerimaan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Formasinya sebanyak 1.020 untuk tenaga tehkis, kesehatan dan guru. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buton mulai membuka pendaftaran pada 7 Oktober.

Keputusan itu diambil setelah Pj. Bupati Buton La Haruna menemui ratusan honorer yang menggelar aksi demontrasi di Kantor Bupati Buton. La Haruna berbicara terbata-bata disertai tangisan di depan honorer. Ia mengaku sedih karena pernah merasakan nasib, beratnya menjadi honorer.

“Saya tanya BKPSDM kenapa tidak buka, alasanya tidak ada anggaran. Terutama untuk pulang balik antar berkas ke Jakarta. Ya sudah kalau itu masalahnya, saya tanggung pakai honor saya. Pakai dana saya untuk perjalanan panitia itu,” kata La Haruna.

La Haruna melanjutkan, mendengar suara honorer hari ini, sama dengan membuka kembali lembaran perjalanannya kariernya di masa lalu. Ia pernah dipecat oleh kepala dinas, padahal saat itu ia sudah berusaha memberikan pengabdian terkhirnya. “Saya sangat mengerti parasaan saudarasaudara, karena saya juga pernah jadi honorer, dan saya tidak mau anda semua seperti saya dulu yang dipecat,” kata La Haruna sambil menangis.

Untuk itu ia langsung menginstruksikan BKPSDM untuk menyiapkan kebutuhan menyangkut penerimaan itu. “Saya perintahkan kepala BKD (BPKSDM-red) agar membuka pendaftaran hari ini juga. Ini suara orang banyak yang harus kita perjuangkan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Buton Taufik Tombuli, menyampaikan jika saat ini proses penerimaan sudah dibuka. Katanya, awalnya masalah ini sebenarnya berdasarkan hasil telaah dari pihak keuangan bahwa anggaran belanja pegawai tidak boleh diatas 30 persen dari total APBD.

“Nah sekarang belanja pegawai kabupaten itu kan sudah berada pada posisi 37 persen. Kalau ditambah dengan jumlah PPPK yang akan direkrut nanti 1.000 lebih, berarti kita punya belanja juga berada pada angka 40 persen sehingga posisi itu yang menjadi persoalan,”ungkapnya.

Namun merujuk pada instruksi langsung dari Pj Bupati maka pihaknya membuka penerimaan PPPK 2024. “Penerimaan PPPK kami sudah buka, hingga 19 oktober nanti, dan bisa jadi ada perpanjangan waktu pendaftaran,” lanjutnya. (lyn/b)

  • Bagikan

Exit mobile version