Validasi Penerima Bansos agar Tepat Sasaran

  • Bagikan
VALIDASI DATA : Kepala Dinas Sosial Konsel, Agustiana Melamba, dalam rapat koordinasi bersama jajaran Pendamping Keluarga Harapan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, camat dan jajaran OPD terkait dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. (I NGURAH PANDI SANTOSA/KENDARI POS)
VALIDASI DATA : Kepala Dinas Sosial Konsel, Agustiana Melamba, dalam rapat koordinasi bersama jajaran Pendamping Keluarga Harapan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, camat dan jajaran OPD terkait dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. (I NGURAH PANDI SANTOSA/KENDARI POS)

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel), melakukan langkah-langkah konkret dalam menindaklanjuti instruksi Presiden RI, Joko Widodo dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kepala Dinas Sosial Konsel, Agustiana Melamba, mengungkapkan hingga saat ini data penerima manfaat bantuan secara nasional masih berada di angka 28 persen.

Melalui regulasi peraturan bupati (Perbup), diharapkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi berbagai upaya penanganan kemiskinan, dapat ditingkatkan. Langkah ini melibatkan Pemkab, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Pemerintah Desa, dunia usaha, masyarakat, serta pemangku kebijakan lainnya.

“Pertama, kami mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan memberikan bantuan, jaminan sosial dan subsidi,” ungkapnya, kemarin.

Kemudian, pihak Dinas Sosial Konsel juga meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan. Terakhir, Pemkab berupaya mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.

Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya, Pemkab Konsel melakukan intervensi bantuan kepada 8.000 warga yang tergolong dalam kategori tersebut.

Bentuk stimulan yang diberikan antara lain bantuan langsung tunai (BLT), pangan dan layanan kesehatan. “Kami berharap melalui bantuan stimulan ini, jumlah warga miskin ekstrem di Konawe Selatan bisa menurun signifikan, hingga tidak ada lagi yang tergolong dalam kategori tersebut,” jelas Agustiana.

Ia juga menyadari pentingnya validasi data penerima bantuan agar program tepat sasaran. “Kami telah melakukan rapat koordinasi dengan tenaga kesejahteraan sosial di setiap kecamatan untuk memastikan data warga yang tergolong miskin ekstrem benar-benar valid,” jelasnya.

Lebih lanjut, Agustiana menegaskan pentingnya kolaborasi antar instansi dalam mengatasi masalah kemiskinan. “Target kami dalam tiga bulan ke depan, masalah ini dapat diselesaikan dengan kolaborasi semua pihak terkait,” tutupnya. (c/ndi)

  • Bagikan

Exit mobile version