KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Dalam kendali Bupati, H. Surunuddin Dangga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel) terus bertekad melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Surunuddin menargetkan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, hingga zero kasus.
“Melalui rakor ini data yang sudah ditetapkan sebagai target sasaran masyarakat miskin ekstrem akan kita maksimalkan penurunannya sampai akhir tahun,” tegas Surunuddin, akhir pekan lalu.
Upaya itu sebagai bentuk tindak lanjut dari instruksi Presiden RI, Joko Widodo, nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Diketahui rapat itu dilakukan Pemkab Konsel bersama jajaran Pendamping Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Camat dan Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya.
Konsel-1 itu juga menegaskan aksi penanganan diakselerasi mulai bulan Oktober. Turun langsung ke seluruh wilayah kecamatan dan desa yang terdeteksi terdapat warga dalam kondisi miskin ekstrem. Pihaknya terus berkoordinasi dan berkolaborasi bersama seluruh pihak terkait dalam upaya penuntasan.
“Kita berharap, dengan ekstra kolaboratif ini kita dapat menuntaskan kemiskinan yang ada di daerah, dengan ribuan data yang terdeteksi untuk verifikasi ulang. Sebab masih banyak KPM bantuan sosial terdeteksi mampu dan tidak layak menerimanya,” tandas Surunuddin Dangga.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Konsel, Agustiana Melamba, menuturkan, jumlah data penerima manfaat bantuan sosial masih pada angka 28 persen secara nasional. Dengan adanya regulasi peraturan bupati, Agustiana berharap dapat mendorong sinergisitas, sinkronisasi dan harmonisasi berbagai upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan Pemkab, TKPKD, Pemerintah Desa, Badan Usaha, masyarakat dan para pemangku kepentingan.
Sasaran penanganan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui strategi dan intervensi program dan kegiatan OPD. Mulai dari mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan memberikan bantuan, jaminan sosial dan subsidi.
“Kemudian peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan selanjutnya pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar,” tandas Agustiana Melamba. (b/ndi)
