KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Kepulauan (Konkep) terus berupaya menerapkan tata kelola keuangan yang baik, demi menghadirkan kualitas pembangunan daerah. Salah satu strategi yang telah dilakukan adalah dengan menggelar focus group dDiscussion (FGD) percepatan penyaluran dana desa (DD) tahap I dan dana alokasi khusus (DAK) tahap II tahun 2024.
Bupati Konkep, H. Amrullah, mengatakan, setiap tahun Pemkab memaksimalkan tata kelola keuangan yang berkualitas dan tepat waktu. Mulai dari aspek perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan anggaran yang bersumber dari Pemerintah Pusat yakni dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH) dan DAK.
“Dalam setiap postur APBD, Pemkab Konkep selalu berpedoman pada peraturan yang ada. Perencanaan dan penganggaran sedapat mungkin memenuhi kriteria dan nomenklatur atas mandatory spending, 20 persen dana pendidikan, masing-masing 10 persen untuk DD dan alokasi kesehatan, dalam setiap tahun berjalan,” ujar Amrullah, kemarin.
Konkep-1 itu mengaku, setiap tahun nominal APBD terus mengalami peningkatan signifikan. 2024 ini, APBD Konkep sebesar Rp 703,7 miliar dan dialokasikan untuk mendukung pencapaian visi daerah menuju Wawonii Bangkit dalam Bingkai Lingkaran Hati Emas.
“Dengan anggaran yang terus bertambah, kami mendorong percepatan pembangunan infrastruktur daerah melalui kawasan pemukiman dan prasarana wilayah yakni terbangunnya konektivitas di seluruh Pulau Wawonii. Selain itu digunakan pula untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Beasiswa Wawonii Cerdas yang digelontorkan setiap tahun sebesar Rp 7 miliar,” rinci Amrullah.
Peningkatan daya saing perekonomian berbasis potensi daerah juga telah menerapkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Bahkan tahun ini Pemkab Konkep menjadi mitra terbaik pertama.
“Kualitas tata kelola birokrasi, pelayanan publik serta lingkungan hidup dan ketahanan bencana terus kami tingkatkan,” tambahnya.
Juga mendorong pembangunan daerah dengan memaksimalkan pengelolaan DD untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Pulau Wawonii. Amrullah berpesan kepada para kepala desa untuk mengelola DD dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak menimbulkan masalah yang berdampak pada pelanggaran hukum. (c/jib)
