KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Tiga hari setelah dilantik, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Selatan (Konsel) langsung dihadapkan pada aksi protes terkait aktivitas pertambangan PT Generasi Agung Perkasa (GAP) di Kecamatan Palangga Selatan.
Para nelayan dari Kelurahan Amondo, Lingkungan IV dan Desa Koeono, menyalurkan aspirasinya kepada para wakil rakyat periode 2024-2029 tersebut.
Dalam aksi itu, perwakilan para nelayan bernama Manis, mengaku, keberadaan PT GAP telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat, khususnya nelayan. Dampak negatif itu seperti berkurangnya hasil tangkapan ikan, banjir di musim hujan, serta polusi debu.
“Saya istri nelayan, punya dua sero (alat tangkap ikan), tapi sekarang hasilnya sangat berkurang, bahkan kadang tidak ada sama sekali. Ini karena air laut tercemar diduga akibat aktivitas pertambangan di Palangga Selatan,” keluhnya, didampingi aktivis Forum Kajian Pemuda Mahasiswa Indonesia (FKPMI) Sulawesi Tenggara (Sultra), kemarin.
Selanjutnya Jenderal Lapangan dari FKPMI Sultra, Ardianto, menegaskan, kedatangan mereka ke DPRD untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Aksi itu bukan pertama kali, namun sudah berulang dilakukan, namun sampai kini belum ada tindak lanjut dari anggota parlemen kabupaten. Mereka mendesak agar DPRD Konsel yang baru saja dilantik, dapat lebih baik lagi dan segera menindaklanjuti tuntutan warga.
“Kami bersama masyarakat, mendesak perusahaan PT GAP untuk segera bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di wilayah lingkar tambang. Karena ada dugaan aktivitas perusahaan ini mengancam kelangsungan ekosistem darat maupun laut dan hilangnya mata pencarian masyarakat nelayan,” sorotnya.
Massa juga meminta pemerintah segera menghentikan aktivitas tambang PT GAP dan mendesak DPRD Konsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas persoalan ini.
“Kami berharap DPRD benar-benar mendengar dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” tegas Ardin.
Aksi tersebut diterima langsung Ketua DPRD Konsel sementara, Hamrin didampingi Wakil Ketua, I Gusti Adi Suwantara dan sejumlah anggota dewan lainnya, termasuk jajaran pejabat Sekretariat.
“Kami sudah menerima aspirasi masyarakat dan berencana turun langsung ke lapangan pada hari Selasa 10 September. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan hari ini. Sekarang DPRD masih menuntaskan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Selanjutnya akan memanggil pihak perusahaan untuk dilakukan RDP,” janji Hamrin. (b/ndi)
