--Tangkal Hoaks, Tuntaskan Satu Data Sultra
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Sejak 2021 dicetuskan Sim Data (Sistem Informasi Satu Data), pria yang akrab dengan awak media ini lalu mengembangkan sistem ini menjadi Satu Data Sultra pada 2024. Tidak hanya sampai di situ, doktor jebolan Universitas Halu Oleo (UHO) ini turut menciptakan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai penangkal informasi hoax. Atas kinerja dan dedikasinya, Kendari Pos dengan bangga menganugerahkan Muhammad Ridwan Badallah sebagai tokoh birokrat inovatif pelayanan informasi publik Sultra tahun 2024.
“Tak hanya Satu Data Sultta, kami juga menciptakan aplikasi anti hoax untuk mengendus informasi-informasi yang tidak benar khususnya terkait dengan pemprov Sultra,” kata Ridwan Badallah, Kamis (5/9).
Aplikasi anti hoax itu, bekerjasama langsung dengan Pemprov Jawa Timur. Sebagai tambahan penguatan, pihaknya juga bekerjasama dengan RRI, OJK dan Komunitas kelembagaan lainnya dala m e m b e r i k a n literasi digital kepada m a s y a ra k a t , sekolah yang d i n a m a k a n home to school, go to school dan go to home dan go to community.
“Ini tujuannya semata-mata memberikan kecerdasan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Sehingga tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang bernilai nol atau bohong,” ujar Ridwan Badallah.
Di sekolah-sekolah, upaya literasi terus digalakkan. Mulai memberi pemahaman dan mengajak para pelajar berperan dalam penanganan stunting termasuk pemberantasan judi online dan lainnya. Langkah itu pun dilakukan di berbagai lembaga dan komunitas. Salah satunya di KSOP Kendari. Tidak hanya pegawai Syahbandar, kegiatan letorasi juga melibatkan tenaga kerja bongkar muat (TKBM), masyarakat dan komunitas di sekitar pelabuhan. Mereka diedukasi bahaya judi online dan pornografi.
“Selain diberi e d u k a s i , m e r e k a juga diharapkan menjadi penggerak perubahan di tengah masyarakat. Artinya, informasi yang kami sampaikan agar mereka sosialisasikan di tengah masyarakat,” bebernya.
Untuk memberi pencerahan, Kominfo menghadirkan podcast. Tujuannya untuk manajemen krisis informasi ketika ada pemberitaan menyudutkan pemerintah tanpa dasar fakta atau bukti yang kuat. Dengan mengundang narasumber, baik pro maupun kontra dihadirkan. Sehingga titik terang bisa terlihat jelas, informasi kredibel atau hoax.
“Saat ini kita juga sedang merencanakan untuk mengamankan sisi informatika seperti kita bangun common center insyaallah tahun ini terlaksana. Progresnya kami sudah dapatkan anggaran dari persetujuan pak Pj Gubernur Andap Budhi Revianto dan Sekda Sultra Asrun Lio,” imbuhnya.
Dari beragam inovasi yang lahir dari pikiran Ridwan Badallah, Kominfo mencatatkan Kepala Diskominfo Sultra M Ridwan Badallah menjadi pembicara dalam sebuah acara LAYOUTER: DHEO LAEWANA berbagai prestasi nasional. Diantaranya peringkat 3 terbaik nasional dari 38 provinsi se Indonesia untuk pengolahan email subdomain pemerintah. Nominasi award terbaik dalam pengolahan informasi komunikasi publik di KTT Asean 2024 lalu.
“Dua keberhasilan ini yaitu kita yang terbaik 3 dari 38 provinsi 514 kabupaten kota sebagai pengelola informasi komunikasi atau media informasi pemerintah dalam kaitannya KTT Asean kita mendapatkan award peringkat pertama,” urainya.
Saat ini, terdapat 300 titik blank spot. Khususnya yang tidak ada akses internet yaitu di Lalembu dan rencana di kawasan Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari. Atas dasar itu, akan dibangun spot-spot internet yang bisa digunakan oleh masyarakat tanpa berbayar. Termasuk di kawasan Nanga-Nanga Kota Kendari yang terjadi kekosongan internet, juga akan dibangun. Rencana ditargetkan tahun ini.
Di satu sisi, pemerintah akan membangun jaringan VPNP. Jaringan internet khusus ini hanya bisa diakses pemerintahan dan tidak bisa digunakan oleh masyarakat. Tujuannya pertama agar memudahkan berbagi paket data. Kedua, mengamankan data pemerintah sebab tidak mudah diretas.
“Ketiga, dengan jalur khusus tidak ada lagi kemacetan. Kemacetan maksudnya kalau banyak yang menggunakan internet tidak terjadi loading. Jadi tidak ada kemacetan. Semua daerah pemerintah provinsi yang sudah menggunakannya seperti Kota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Makassar, dan lain-lain,” jelas Ridwan Badallah. (b/ali)
