Sekda Sultra : Media Massa Pengawal Demokrasi

  • Bagikan
Sekda Sultra Asrun Lio (2 dari kanan) mewakili Pj Gubernur Andap Budhi Revianto pada Forum Koordinasi dan Konsultasi di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (4/9/2024). (IST)
Sekda Sultra Asrun Lio (2 dari kanan) mewakili Pj Gubernur Andap Budhi Revianto pada Forum Koordinasi dan Konsultasi di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (4/9/2024). (IST)

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID- Media massa memiliki peran strategis dalam memastikan Pilkada serentak tahun 2024 berlangsung aman, lancar, dan kondusif. Peran media massa itu menjadi bahasan Forum Koordinasi dan Konsultasi Nasional yang dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio, Rabu (4/9/2024). Kegiatan itu dibuka Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto di Hotel Borobudur, Jakarta.

Sekda Sultra Asrun Lio mengatakan forum yang dihadirinya sangat penting karena melibatkan berbagai elemen pemerintahan, media massa, dan tokoh masyarakat. Sekda Asrun Lio mengatakan peran media massa tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawal jalannya demokrasi di Indonesia.

“Forum tersebut tidak hanya membahas tentang kegiatan proses Pilkada semata, namun juga terkait peran penting dan strategisnya keberadaan media massa dalam mengawal proses demokrasi,” kata Sekda Asrun Lio melalui keterangan tertulis yang diterima Kendari Pos, Rabu (4/9/2024).

Sebelumnya, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto membuka forum yang bertajuk “Peran Strategis Media Massa Nasional dalam rangka Mendukung Pemberitaan Positif pada Pilkada Serentak 2024 Berjalan Kondusif, Aman, dan Lancar”. Menteri Hadi Tjahjanto, menyampaikan Pilkada serentak tahun 2024 merupakan momentum krusial dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Menurutnya, Pilkada yang digelar serentak dengan Pemilu Presiden dan Legislatif ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyinkronkan siklus pemilu nasional dan daerah.

Menteri Hadi Tjahjanto menegaskan media massa memiliki peran strategis dalam memastikan informasi yang disampaikan kepada publik bersifat akurat, berimbang, dan bebas dari unsur hoaks. “Media diharapkan menjadi penjaga transparansi dan pengawas independen dalam proses Pilkada. Media juga diharapkan untuk berani mengungkapkan jika terjadi penyimpangan atau kecurangan,” ujarnya.

Mantan Panglima TNI itu menuturkan media massa konvensional masih menjadi sumber informasi utama yang lebih dipercaya dibandingkan media sosial. Hal ini menegaskan peran penting media dalam membentuk opini publik yang sehat dan bertanggung jawab.

Namun demikian, tantangan di era digital tidak bisa diabaikan. Penggunaan media sosial yang semakin intensif dapat menjadi penyulut konflik sosial dan politik jika tidak dikelola dengan baik. “Menjawab tantangan ini, media massa diharapkan mampu menyaring dan memverifikasi informasi dengan baik sebelum menyajikannya kepada publik. Independensi dan netralitas media massa harus selalu dijunjung tinggi guna menghindari dampak negatif pada proses Pilkada,” jelasnya

TNI dan Polri diinstruksikan untuk mendukung keamanan dan menjaga netralitas, sementara partai politik dan pasangan calon diimbau untuk mematuhi prosedur pemilihan dengan baik. Masyarakat juga didorong untuk aktif dalam mengawasi jalannya Pilkada dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar.

“Dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2024, semua elemen bangsa diharapkan dapat bersinergi untuk menciptakan kondisi yang kondusif, aman, dan lancar. Media massa, sebagai pilar demokrasi keempat, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan jalannya Pilkada sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat,” tutur Menteri Hadi Tjahjanto. (rls/rah)

  • Bagikan

Exit mobile version