KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - program ini berhasil dalam banyak aspek, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu masalah utama adalah konflik tenurial, di mana sengketa tanah antara masyarakat lokal dan pihak lain sering kali terjadi.
Konflik ini sering kali melibatkan hak atas tanah tidak jelas atau tumpang tindih, memerlukan penyelesaian hukum dan administratif yang kompleks.
Selain itu, terdapat kekurangan sumber daya manusia, seperti penyuluh dan pendamping yang masih kurang, penyuluh yang tersedia hanya berjumlah 56 orang.
"Jumlah itu belum sebanding dengan jumlah 107 hektar lahan perhutanan sosial yang sudah memiliki izin. Selain itu, beberapa komunitas masih menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi dan teknologi yang diperlukan untuk pengelolaan hutan yang efektif," kata Ir. Sahid M.Si.
Ir. Sahid menguraikan, mengatasi tantangan ini, berbagai solusi telah diterapkan. Pemerintah daerah Sulawesi Tenggara (Sultra) menyahuti, dengan menyetujui penambahan tenaga penyuluh kehutanan bersama dengan tenaga pendamping, untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan.
Selain itu, inovasi teknologi berbasis digital yang digagas oleh tim sekretariat Dinas Kehutanan meluncurkan program yakni “ Sympony Human Capital” yang berbasis data kehutanan. Saat ini, program dapat diakses oleh 500 orang lingkup intenal Dinas kehutanan Provinsi Sultra yang tersebar di semua kabupaten di Sultra.
"Inovasi ini bertujuan, untuk memudahkan informasi penyediaan data, memantau kehadiran dan kegiatan satiap hari. Nantinya program ini akan dikembangkan hingga berperan penting dalam keberhasilan program-program kehutanan dan memberikan data akurat untuk pengambilan keputusan," bebernya.
Secara keseluruhan, lanjut Ir Sahid, program perhutanan sosial di Sultra, menawarkan contoh yang kuat tentang kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga non-pemerintah, dapat menghasilkan solusi berkelanjutan untuk masalah lingkungan dan sosial.
Dengan dukungan pemerintah provinsi, dalam hal ini, Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto, program ini akan berkelanjutan dengan perbaikan terus menerus, diharapkan program ini akan terus berkembang dan memberikan manfaat lebih luas bagi seluruh wilayah.
"Untuk ke depan, mencakup perlunya peningkatan dalam penyelesaian konflik tenurial, penyediaan pelatihan yang lebih luas dan mendalam bagi masyarakat. Serta penggunaan teknologi yang lebih inovatif untuk pemantauan dan pengelolaan hutan. Dengan langkah-langkah ini, perhutanan sosial dapat terus berkontribusi pada masa depan hijau dan berkelanjutan untuk Sulawesi Tenggara," tandasnya. (adv/ali)
