KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID- Pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah, terus mendorong pemangkasan proses bisnis, penyederhanaan birokrasi dan struktur yang lebih efisien dalam pelayanan. Sebab dengan perbaikan sistem kerja dan percepatan tata kelola melalui transformasi digital, diyakini dapat mengatasi berbagai keterbatasan, seperti minimnya sumber daya manusia dan anggaran.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Buton Utara (Butur), Kompol (Purn) Ahali, MH., usai mengikuti rapat koordinasi kelembagaan yang agile melalui digitalisasi pemerintahan, baru-baru ini. Menurutnya, penyederhanaan birokrasi melalui transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, sangat penting dilakukan.
“Perlu pendekatan khusus untuk meningkatkan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan reformasi birokrasi Sakip,” jelas Ahali, mengutip sambutan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas, kemarin.
Ditegaskan, bila sistem kerja dibenahi dan manajemen kinerja ditingkatkan, maka kekurangan SDM bisa diatasi dan birokrasi memberi dampak lebih signifikan.
“Sangat penting hasil nyata dari reformasi birokrasi dirasakan oleh masyarakat. Kita tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur atau fasilitas birokrasi yang menumpuk, namun juga pada dampak nyata bagi masyarakat,” sambung Ahali.
Ia juga mengaku, pihak KemenPAN-RB memberi instruksi untuk menghentikan pembuatan aplikasi baru pada tingkat kementerian, lembaga hingga Pemerintah Daerah. Tujuannya agar aplikasi yang sudah ada dapat terintegrasi dan memudahkan pelayanan pada masyarakat.
“Sebagai contoh sukses dari penyederhanaan birokrasi, proses kenaikan pangkat ASN di Jakarta yang sebelumnya memerlukan 14 tahap, kini hanya membutuhkan dua tahap karena penerapan sistem digital.
Kantor BKN di Jakarta yang dulu memekerjakan hampir 500 orang kini hanya membutuhkan 50 staf. Gedungnya menjadi kosong karena pekerjaan dilakukan secara digital,” jelas Butur-2 tersebut.
Dipaparkannya, kelembagaan yang agile adalah mengadopsi teknologi agar ke depan dapat menghadirkan layanan publik yang lebih responsif dan mudah diakses, meningkatkan kepuasan masyarakat serta efektivitas pelayanan. Sebab digitalisasi bukan hanya sekadar perubahan alat, tetapi transformasi menyeluruh dalam cara bekerja, berkolaborasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada publik. (c/had)
